- Harmonisasi Ranperbup Bolmong tentang Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Harmonisasi Ranperbup Bolsel tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada ASN
- Harmonisasi Ranperbup Bolsel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Harmonisasi Ranperbup Boltim tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perdin
- Harmonisasi Ranperbup Boltim tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
- Harmonisasi Ranperbup Kab Kepulauan Sitaro tentang Standar Harga Satuan TA 2025
- Harmonisasi Ranperbup Kabupaten Kepulauan Sitaro tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan
- Harmonisasi Ranperbup Kepualauan Sangihe tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas
- Harmonisasi Ranperbup Sitaro tentang Pengalokasian Dana Kampung dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025.
- Harmonisasi Raperbup Kabupaten Kepulauan Sitaro
- Harmonisasi Raperbup Minahasa tentang Penjabaran APBD TA 2025
- Harmonisasi Raperbup Mitra tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025
- Ikut Serta Dalam Menyusun Sistem Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil Kemenkum Sulut Bawakan Meteri Urgensi Naskah Akademik dan Tahapan Pembentukan Perda
- Kakanwil Kemenkum Sulut Terima Kunjungan Tim Itjen dalam Audit Fasilitasi dan Harmonisasi Perda/Perkada
- Kakanwil Kurniaman : Pembinaan dan Pengembangan JDIH Bentuk Komitmen Bersama Hadirkan Pelayanan Hukum yang Berorientasi Masyarakat
- Kakanwil Kurniaman Telaumbanua Audiensi dengan Walikota Bitung Bahas Program Kerja Kemenkum Sulut
- Kanwil Kemenkum Sulut Dampingi Kabupaten Bolsel dalam Rapat Harmonisasi 2 Rancangan Produk Hukum Daerah
- Kanwil Kemenkum Sulut Dampingi Pembentukan Posbankum dan Kelompok Keluarga Desa Sadar Hukum
- Kanwil Kemenkum Sulut Gelar Diseminasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kepulauan Sitaro
- Kanwil Kemenkum Sulut Gelar Diskusi Evaluasi Kebijakan Paralegal dalam Bantuan Hukum



















