Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menyelenggarakan Sosialisasi dan Penguatan Budaya Pelayanan Prima yang diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulut secara virtual, Senin (16/03).

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling. Dalam sambutannya, Hendrik berharap seluruh pegawai dapat mengikuti kegiatan tersebut secara kooperatif sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan dalam pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulut.

“Saya berharap seluruh pegawai dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kooperatif, sehingga materi yang disampaikan dapat dilaksanakan dalam pelayanan publik di Kanwil Kemenkum Sulut,” ujarnya.

Hendrik juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara.

Selanjutnya, materi disampaikan oleh Meilany Limpar selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan mengenai pentingnya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta mendorong terciptanya budaya pelayanan prima di setiap instansi pemerintah.

Meilany juga menekankan bahwa aparatur negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan memahami berbagai bentuk maladministrasi dan cara pencegahannya, diharapkan setiap pegawai dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai di jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara semakin berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani

Manado (13/03) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sulut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ketua Tim Harmonisasi IV, Raywaya Lasut, didampingi oleh para Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap perubahan dalam penjabaran anggaran daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tim Perancang dari Kantor Wilayah terdiri dari para perancang yang tergabung dalam Tim Harmonisasi IV. Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow hadir secara daring Asisten Administrasi Umum Ramlah bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam pemaparannya, pihak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menjelaskan bahwa perubahan kedua terhadap penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja daerah. Penyesuaian tersebut bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada sisa tahun anggaran berjalan.

Menanggapi hal tersebut, Tim Harmonisasi memberikan sejumlah masukan agar penyusunan draf tetap mempedomani Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu, substansi terkait pergeseran anggaran juga diingatkan agar tetap berada dalam koridor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rapat harmonisasi berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk melakukan perbaikan terhadap draf rancangan peraturan sesuai dengan hasil diskusi, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Harmonisasi secara elektronik.

Manado (13/03) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Ketua Tim Harmonisasi IV, Raywaya Lasut, didampingi oleh Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Dalam arahannya, pimpinan rapat menekankan pentingnya ketelitian dan akurasi dalam proses pergeseran anggaran agar tetap berada dalam koridor regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Tim Perancang dari Kantor Wilayah yang tergabung dalam Tim Harmonisasi IV turut memberikan masukan teknis terhadap rancangan peraturan tersebut. Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan hadir secara daring Sekretaris Daerah, Glady Kawatu, didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), James Tombokan, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam proses pembahasan, Raywaya Lasut memberikan penegasan bahwa mekanisme pergeseran dalam penjabaran APBD pada prinsipnya hanya dapat dilakukan untuk pergeseran antar kelompok belanja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi postur anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBD.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kemudian menjelaskan latar belakang dilakukannya perubahan penjabaran APBD tersebut serta menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari tim harmonisasi agar produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan yuridis yang kuat dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan tersebut, tim harmonisasi juga memastikan bahwa teknik penyusunan rancangan peraturan telah mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta memperhatikan regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan daerah.

Rapat harmonisasi berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan ditutup dengan kesepakatan untuk melakukan penyempurnaan draf rancangan peraturan sesuai hasil pembahasan yang selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Harmonisasi secara elektronik.

Manado-Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Bidang Kekayaan Intelektual melakukan koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi terkait rencana pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual bersama Pemerintah Kota Manado, Kamis (12/03).

Koordinasi dilaksanakan di ruang kerja direktur pada Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulut Lieta Eva Ondang bersama tim.

Rombongan Kanwil Kemenkum Sulut diterima oleh Kepala Subdirektorat Pemberdayaan dan Edukasi Aulia Andriani Giartono, Penelaah Teknis Kebijakan Irda Eva Sampe, serta Arsiparis Ahli Pertama Fitrianto Riezkhy.

Dalam pertemuan tersebut, Lieta Ondang menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulut membutuhkan arahan dan penguatan dari Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi agar rencana pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual bersama Kota Manado dapat segera terwujud.

Tim Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi menyambut baik rencana tersebut. Disampaikan bahwa hingga saat ini Sentra Kekayaan Intelektual umumnya terbentuk di lingkungan perguruan tinggi maupun dinas terkait. Apabila rencana pembentukan Sentra KI bersama pemerintah daerah dapat direalisasikan, maka Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara akan menjadi yang pertama melakukan pembentukan Sentra KI bersama pemerintah daerah.

Untuk mendukung realisasi rencana tersebut, Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi menyatakan kesiapan untuk melakukan pendampingan melalui rapat koordinasi secara daring bersama Kanwil Kemenkum Sulut dan Pemerintah Kota Manado. Pendampingan tersebut bertujuan memberikan pengarahan serta penguatan mengenai pentingnya Sentra Kekayaan Intelektual sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulut akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Manado untuk menyusun draft Surat Keputusan pembentukan Sentra KI yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. Selain itu, koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan terus dilakukan apabila terdapat kendala dalam proses pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah.

Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Mewakili pimpinan, rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Raywaya Lasut. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan rancangan peraturan tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki rumusan yang sistematis dan tepat secara hukum.

Tim Perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang tergabung dalam Tim Harmonisasi IV turut hadir dalam pembahasan tersebut. Sementara itu, dari Pemerintah Kota Tomohon hadir secara langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Oktavianus D. S. Mandagi, didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Danie Liuw serta Kepala Bagian Hukum Kota Tomohon Berni Mambu bersama jajaran terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra menyampaikan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan pergeseran anggaran yang bersifat mendesak. Pergeseran tersebut terutama berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur.

Menanggapi hal tersebut, Tim Harmonisasi memberikan sejumlah catatan dan masukan terhadap rancangan peraturan dimaksud. Tim menekankan bahwa setiap perubahan dalam penjabaran APBD harus mempedomani ketentuan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Selain itu, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan juga perlu mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Melalui forum harmonisasi ini diharapkan rancangan peraturan yang disusun dapat memiliki landasan hukum yang kuat, sistematika yang jelas, serta mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara optimal.

Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi yang dilakukan secara daring sebagai bukti tercapainya kesepakatan atas penyempurnaan rancangan peraturan tersebut. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap produk hukum daerah disusun secara akuntabel, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.