MANADO (5/2) - Kakanwil Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Veiby S. Koloay berdiskusi bersama Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam membahas kegiatan pembinaan hukum wilayah kerja Sulut.

Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai implementasi kebijakan efisiensi anggaran negara sebagaimana tertuang dalam surat edaran Menteri Keuangan. "Dalam rangka efisiensi anggaran, saya menghimbau agar seluruh Tim Kerja dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan program kegiatan sehingga tetap dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan," pesan Veiby.

Beberapa program yang akan dilaksanakan antara lain Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Pembentukan Pos Bantuan Hukum dan Paralegal Justice Award Tahun 2025.

Kepala Divisi PPPH juga menghimbau terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kepala Desa/Lurah untuk dapat berpartisipasi dan berkolaborasi dalam program tersebut. Pejabat Fungsional Analis Hukum dan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum menjadi motor dalam melaksanakan program yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) menggelar kegiatan Media Gathering dengan tema "Strategi Penyampaian Informasi Hukum yang Efektif kepada Masyarakat", Rabu (5/2).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Mapalus Kanwil Kemenkum Sulut ini dihadiri oleh jurnalis dari berbagai di Sulawesi Utara, serta pejabat struktural dan pejabat fungsional Kanwil.

Kakanwil Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutannya. Kurniaman menyampaikan bahwa informasi hukum memiliki peran krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menjabarkan bahwa media memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan informasi hukum secara efektif dan menarik.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, sinergi antara lembaga hukum dan media dapat semakin solid dalam mengoptimalkan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat," ujar Kurniaman.

Kegiatan Media Gathering ini diisi dengan berbagai sesi menarik. Kurniaman menjelaskan berbagai program penyampaian informasi hukum, dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti penggunaan media sosial dan teknologi informasi.

Kurniaman juga menekankan di tahun 2025 ini menjadi Tahun Hak Cipta dan Desain Industri. Ia juga menerangkan transformasi Kemenkumham yang kini terbagi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian HAM.

Narasumber kedua, Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan bahwa branding institusi/lembaga ditentukan oleh peran kehumasan. "Pengemasan informasi yang dikirim kepada publik harus memiliki unsur berita, jangan seremonial belaka," pesannya.

Amanda juga menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang mudah dipahami, visualisasi data, dan pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan informasi hukum.

Sesi yang dimoderasi oleh jurnalis Yoseph Ikanubun ini juga diisi dengan panel diskusi. Diskusi ini membahas upaya meningkatkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulut dan media dalam diseminasi informasi hukum. Para peserta juga berkesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan para panelis.

Manado - Dalam rangka membangun sinergi serta kolaborasi antar instansi khususnya dalam hal pengawasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melakukan audiensi ke Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (05/02).

Kepala Kantor Wilayah, Kurniaman Telaumbanua didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raymond Takasenseran, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Veiby Koloay serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Denny Porajow disambut langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Bambang Ari Setiono.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah.

kedatangan Kurniaman yang belum lama menjabat itu guna menjalin silaturahmi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedua instansi. Selain silaturahmi, pada audiensi itu pun dibahas mengenai koordinasi yang menyinggung tupoksi Kanwil Kemenkum Sulut dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulut.

Semoga sinergi dan kolaborasi baik yang telah terjalin sejak lama dapat dilanjutkan kedepannya, harap Kurniaman.

Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kurniaman Telaumbanua melakukan kunjungan penting ke Kampus Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, Rabu (5/2). Dalam kesempatan tersebut, hadir Rektor IAKN Olivia Cherly Wuwung beserta tiga Wakil Rektor yang menyambut dengan antusias.

Dalam kunjungan ini dibahas penguatan Hak Cipta dan Desain Industri diwilayah Sulawesi Utara yang dapat didukung oleh IAKN yang merupakan salah satu program unggulan Kementerian Hukum. Program ini dinilai sangat penting dalam mendukung inovasi di dunia akademik dan industri, terutama dalam melindungi karya cipta para akademisi yang terus berkembang.

Kerjasama pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) juga menjadi agenda utama dalam pertemuan ini. Dalam rangka mempercepat pengurusan pendaftaran KI, Kampus IAKN yang memiliki sekitar 3400 mahasiswa diharapkan lebih mudah mendaftarkan karya nya melalui program ini. Hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak kekayaan intelektual di kalangan generasi muda.

Sebagai langkah lanjut, Kakanwil Kemenkum dan pihak kampus sepakat untuk segera menjadwalkan penandatanganan MoU yang akan memperkuat kerjasama ini. Namun, sebelum itu, kedua belah pihak dapat terus melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mematangkan rencana kerjasama yang saling menguntungkan.

Kunjungan ini juga memberikan peluang bagi kampus untuk memperkuat posisi dalam meningkatkan akreditasi melalui kolaborasi dengan Kementerian Hukum. "Universitas juga membutuhkan kerjasama dengan Kantor Hukum untuk meningkatkan kualitas akreditasi," kata Rektor IAKN.

Tak hanya itu, dialog ini juga mengarah pada program yang mengupayakan pelestarian Sentra Kekayaan Intelektual yang menggambarkan semangat lokal dalam mendukung program KI. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat dan dunia pendidikan semakin menyadari pentingnya KI sebagai aset berharga bagi bangsa.

Manado (4/1) – Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 Tingkat Kantor Wilayah dibuka secara resmi hari ini oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta. Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kurniaman Telaumbanua bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raymond Takasenseran, dan Kepala Bagian TU dan Umum Denny Porajow mengikuti acara tersebut secara virtual yang terpusat di Auditorium BPSDM Hukum.

Kepala Biro Keuangan Sri Yusfini Yusuf dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan akurasi data transaksi keuangan dan BMN serta penyelesaian penyusunan laporan keuangan kantor wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memastikan laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024.

Sekjen Kemenkum dalam sambutannya menegaskan pentingnya rekonsiliasi untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan dan BMN, serta memastikan data yang dihasilkan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi. Ia juga mengingatkan peserta untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Kegiatan yang akan berlangsung mulai tanggal 4 hingga 7 Februari 2025 ini melibatkan pejabat dan pegawai penyusun laporan keuangan, auditor dari Inspektorat Jenderal Kemenkum, serta narasumber dari DJPb dan DJKN Kementerian Keuangan.