Manado (09/02) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti diskusi publik bertajuk “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?” yang merupakan seri dari What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out. Kegiatan ini merupakan forum dialog yang digagas oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama komunitas kampus guna membahas tantangan dan dinamika pelaksanaan hak cipta musik di ruang publik.

Diskusi publik ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, hingga praktisi industri kreatif. Para narasumber menyoroti kompleksitas persoalan royalti musik di tengah perkembangan teknologi digital dan globalisasi, khususnya terkait penggunaan karya musik di ruang publik seperti kampus, kafe, restoran, serta kegiatan seni dan hiburan.

Rektor Universitas Indonesia dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum RI atas inisiatif menghadirkan ruang dialog yang inklusif dan kolaboratif. Universitas Indonesia menegaskan komitmennya sebagai ruang akademik yang terbuka dalam mendukung kebebasan mimbar akademik serta penguatan kajian multidisiplin di bidang kekayaan intelektual.

Isu keadilan royalti musik dinilai tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif dan mekanisme distribusi, tetapi juga menyangkut keadilan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap karya kreatif yang menjadi fondasi industri kreatif nasional. Melalui forum ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama serta lahir rekomendasi kebijakan yang realistis dan implementatif guna memperkuat ekosistem industri kreatif Indonesia.

Dalam diskusi publik What’s Up Kemenkum – Campus Calls Out bertajuk “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?”, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa peran pemerintah adalah menetapkan regulasi, sementara pengelolaan dan distribusi royalti musik dilaksanakan oleh lembaga manajemen kolektif sesuai Undang-Undang Hak Cipta.

“Sistem pengelolaan royalti saat ini melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dengan pembagian tugas yang jelas untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga hak ekonomi para pencipta dapat diterima secara adil dan tepat sasaran,” ujar Supratman Andi Agtas.

Selain itu, Menteri Hukum mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh ajakan menghindari kewajiban pembayaran royalti, serta menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam menghormati kebebasan akademik dan membuka ruang dialog sebagai bagian dari perbaikan kebijakan kekayaan intelektual.

KOTAMOBAGU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus berkomitmen memperkuat tata kelola hukum di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) melaksanakan koordinasi tentang pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan pengumpulan data lapangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) di Kota Kotamobagu, Senin (9/2).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WITA ini menyasar dua instansi kunci, yakni Kantor Walikota Kotamobagu dan Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kota Kotamobagu.

Mengawali agenda di Kantor Walikota, Tim Kerja BSK melakukan verifikasi serta validasi mendalam terhadap dokumen administratif IRH. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa data yang akan diunggah pada aplikasi penilaian nasional memiliki akurasi dan kualitas yang memenuhi standar pusat.

Dalam pertemuan tersebut, tim menekankan pentingnya langkah strategis berupa pembentukan Tim Kerja dan Tim Asesor internal pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kotamobagu. Kehadiran tim internal ini diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi mandiri serta memastikan pengumpulan data dukung berjalan lebih terstruktur dan akuntabel.

Selain fokus pada administrasi pemerintahan, tim juga bergerak ke Kantor Polres Kota Kotamobagu untuk melakukan pengumpulan data primer. Fokus utama pengumpulan data ini adalah rekaman kasus pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Kotamobagu sepanjang tahun 2025.

Data primer tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam basis data SIPKUMHAM. Melalui identifikasi tren pelanggaran hukum yang ditemukan, Kanwil Kemenkum Sulut akan menyusun analisis mendalam untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data. Hal ini bertujuan sebagai upaya penguatan penegakan hukum dan perlindungan HAM yang lebih tepat sasaran di wilayah tersebut.

Hasil dari kunjungan lapangan ini, termasuk kesepakatan pembentukan Tim Asesor di tingkat Pemerintah Daerah, akan segera ditindaklanjuti. Data yang telah dihimpun akan menjadi acuan utama bagi Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sulut dalam mencapai target kinerja dan memperkokoh fondasi reformasi hukum sepanjang tahun 2026.

RATAHAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus berkomitmen mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha di daerah. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi dan pendampingan layanan Merek Kolektif bagi Koperasi Merah Putih di Kabupaten Minahasa Tenggara, Senin (9/2).

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Kemasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Minahasa Tenggara ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lieta Ondang.

Dalam kesempatan tersebut, Lieta menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis sekaligus mempercepat proses pendaftaran merek kolektif. "Kami hadir untuk memastikan para pelaku UMKM dan anggota koperasi memahami betapa krusialnya perlindungan merek. Selain memberikan kepastian hukum, merek kolektif akan memperkuat identitas produk lokal di pasar yang lebih luas," ujarnya.

Sekretaris DKUKMPP Kabupaten Minahasa Tenggara, Jelly Katuhe, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan.

"Melalui bantuan teknis ini, kami berharap para pelaku usaha tidak lagi merasa kesulitan dalam menempuh proses administrasi pendaftaran. Sinergi ini diharapkan mampu mengembangkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Minahasa Tenggara," tutur Jelly.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenku Sulut akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Koordinasi berkelanjutan ini mencakup pemberian rekomendasi dinas terkait serta pengawalan proses pendaftaran merek kolektif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) mengambil langkah konkret dalam membenahi kualitas regulasi di daerah melalui Rapat Konfirmasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2026. Kegiatan yang digelar secara hybrid dari Ruang Rapat Kakanwil pada Senin (9/2) ini, bertujuan memastikan bahwa setiap peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berlaku tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mewakili Kakanwil Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, menegaskan bahwa penataan regulasi merupakan tanggung jawab kolektif. "Penataan regulasi bukan semata tanggung jawab Kemenkum, melainkan kewajiban bersama antara instansi pusat dan daerah untuk membangun tata kelola hukum yang lebih baik," ujar Apri saat membuka rapat.

Evaluasi ini bukan sekadar urusan administratif. Inti dari kegiatan ini adalah memeriksa kembali apakah Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang telah dibentuk masih efektif dan berdaya guna bagi publik. Perda yang tumpang tindih atau tidak relevan seringkali justru menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Sulut mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk proaktif melakukan evaluasi. Selain untuk memenuhi indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH), langkah ini merupakan ajang untuk memperbaiki aturan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas.

Dalam sesi teknis, Sekretaris Tim Analisis dan Evaluasi (Anev), Zendy Wantania, memaparkan matriks indikator serta daftar rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025. Rekomendasi tersebut mencakup aspek regulatif (perbaikan naskah hukum) maupun non-regulatif (pelaksanaan di lapangan), guna memastikan temuan tahun lalu telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Pemda.

Hal ini diperkuat oleh penjelasan Analis Hukum Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Alice. Ia menyatakan bahwa Kanwil merupakan perpanjangan tangan BPHN dalam memastikan efektivitas rekomendasi di daerah.

"Sesuai pedoman BPHN, proses ini dilakukan secara jelas, transparan, dan lugas. Kami mengingatkan pentingnya penguatan komitmen pada triwulan pertama hingga ketiga tahun ini. Setiap masukan dan data yang diinput akan bermuara pada penilaian Indeks Reformasi Hukum," jelas Alice.

Rapat ini diakhiri dengan penekanan pentingnya kerja sama seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara untuk segera menanggapi dan mengimplementasikan hasil evaluasi. Dengan regulasi yang tertata dan efisien, diharapkan hambatan birokrasi dapat berkurang, sehingga kualitas hidup dan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Utara dapat terus meningkat.

BITUNG – Menjawab tantangan zaman di era disrupsi teknologi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara resmi memulai langkah strategis dengan mengirimkan wakilnya dalam Pelatihan Transformasi Digital Angkatan I Tahun Anggaran 2026. CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Balai Pelatihan Hukum Sulawesi Utara, Kota Bitung, pada Senin (9/2).

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, hadir dalam pembukaan Pelatihan tersebut didampingi Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Hendrik. Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan komitmen tinggi instansi dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga fasih secara digital.

Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, yang hadir secara virtual dalam pembukaan tersebut, menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Dalam arahannya, ia menggarisbawahi bahwa penguatan kompetensi digital bagi aparatur adalah motor penggerak transformasi kelembagaan.

"Penguatan kompetensi digital adalah bagian integral dari peningkatan kinerja organisasi. Kita ingin memastikan bahwa setiap aparatur mampu memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat," ujar Jusman kepada para peserta pelatihan.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum Sulawesi Utara. Pelatihan ini dirancang untuk membekali para peserta dengan keterampilan teknis dan pola pikir digital (digital mindset) guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.