Manado — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) mengikuti kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 bersama Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Senin (2/3), bertempat di BPSDM Hukum.

Kegiatan hari pertama ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama Tim Kerja III Perencanaan dan Keuangan. Reviu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap penyusunan laporan kinerja Kanwil Kemenkum Sulut Tahun 2025 agar selaras dengan ketentuan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan reviu, Tim Biro Perencanaan melakukan penelaahan terhadap dokumen LKjIP yang telah memuat analisis capaian kinerja berdasarkan tujuh komponen pelaporan serta penjelasan manajemen risiko, meliputi potensi risiko dan langkah pengendalian yang dilakukan. Selain itu, laporan juga telah menyajikan capaian kinerja pada dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yakni Perjanjian Kinerja tanggal 7 Januari 2025 dan 23 Oktober 2025 yang disusun pada masa transisi kementerian.

Tim reviu memberikan sejumlah catatan perbaikan, di antaranya perlunya penambahan capaian Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh satuan kerja pada Bab II Perencanaan Kinerja, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum di wilayah kerja, pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, serta program Koperasi Merah Putih. Selain itu, Kanwil dan UPT juga diarahkan untuk menambahkan analisis terkait dampak atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Hasil reviu tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara oleh Biro Perencanaan dan dijadwalkan disampaikan pada Selasa (3/3) sebagai bahan rekomendasi perbaikan penyempurnaan LKjIP.

Manado — Jajaran pegawai Kristen yang tergabung dalam Persekutuan Oikumene Kanwil Kemenkum Sulut mengikuti Ibadah Persekutuan Oikumene yang digelar pada Selasa (03/03). Melalui ibadah ini, para pegawai menegaskan komitmen untuk tidak sekadar bekerja, tetapi juga menghidupi nilai-nilai kebenaran dalam setiap tugas dan tanggung jawab.

Pendeta Rocky A. Wenas dari GMIM Alfa Omega Kumaraka Dalam memimpin ibadah dan menyampaikan khotbah yang diambil dari nas Kitab Yeremia 18:1-6 tentang tukang periuk dan tanah liat. Ia menegaskan bahwa Tuhan berdaulat membentuk kehidupan manusia sesuai dengan rencana-Nya, sementara manusia berperan sebagai tanah liat yang dibentuk untuk tujuan tertentu.

“Rencana Tuhan indah pada waktunya, bukan pada waktu kita. Apa pun proses yang kita alami, tetaplah setia sesuai dengan bagian yang telah dipercayakan,” ujar Pendeta Rocky di hadapan jemaat.

Ia juga mengingatkan bahwa berkat tidak selalu berbicara tentang materi, melainkan tentang keselamatan, damai sejahtera, dan kesempatan untuk terus hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Karena itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat menjalankan tugas pelayanan publik.

Dalam konteks kelembagaan, Kanwil Kemenkum Sulut dipandang bukan sekadar institusi administratif, melainkan wadah pelayanan yang menghadirkan kepastian hukum, rasa aman, dan keadilan bagi masyarakat.

“Kantor ini bukan hanya bangunan dan jabatan, melainkan sarana untuk menyatakan nilai keadilan dan tanggung jawab. Ketika kita bekerja dengan integritas dan takut akan Tuhan, dampaknya akan dirasakan banyak orang,” tegasnya.

Seluruh pegawai diajak untuk saling menguatkan, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta tidak takut berbuat benar. Momentum persekutuan ini diharapkan menjadi landasan iman yang mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan doa dan harapan agar setiap pegawai senantiasa menjadi berkat melalui peran dan tanggung jawab masing-masing.

Manado — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut), Hendrik Pagiling, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Apri Listiyanto beserta jajaran serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Marsono, melaksanakan pertemuan dengan Rektor Oktovian Berty Alexander Sompie dari Universitas Sam Ratulangi pada Senin (2/3) dalam rangka pembahasan kerja sama pelayanan hukum, bertempat di Manado.

Pertemuan tersebut membahas sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulut dan pihak Universitas Sam Ratulangi dalam mendukung mahasiswa, khususnya terkait pendaftaran usaha perorangan atau usaha mikro kecil yang dimiliki mahasiswa menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha mahasiswa sejak dini.

Selain itu, pembahasan juga mencakup pelayanan hukum lainnya, terutama di bidang Kekayaan Intelektual, seperti pendaftaran hak cipta dan hak merek. Kanwil Kemenkum Sulut mendorong agar mahasiswa yang memiliki karya ilmiah, karya tulis, maupun produk inovatif lainnya dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pendaftaran yang telah disediakan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Sam Ratulangi menyampaikan bahwa kerja sama ini dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam melindungi karya ilmiah maupun karya tulis mahasiswa. Dengan didaftarkannya hak cipta, karya mahasiswa akan memiliki perlindungan hukum yang jelas serta dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin kolaborasi yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Sulut dan Universitas Sam Ratulangi dalam rangka memperluas akses pelayanan hukum bagi civitas akademika, sekaligus mendukung pengembangan kewirausahaan dan perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

Manado (02/03) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 2 Rancangan Peraturan WaliKota Kotamobagu tentang Tata Cara Perjalanan Dinas dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, sekaligus membuka pelaksanaan rapat harmonisasi yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling. Kepala Divisi P3H dalam pembukaan rapat juga menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan sinkronisasi dari Kementerian Hukum yang akan dijalankan pada tahun ini, salah satunya Sosialisasi mengenai ambang batas pengajuan harmonisasi selama 5 hari yang telah ditetapkan dalam Sistem E-Harmonisasi.

Tim Perancang Kantor Wilayah yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kevin Karwur beserta anggota Tim Harmonisasi III. Sementara itu dari Pemerintah Daerah Kota Bitung dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Kota Kotamobagu Moh. Agung Adati.

Asisten Administrasi Umum Kota Bitung juga menambahkan bahwa Ranperwal ini disusun untuk mengakomodir dalam kaitan Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu agar dapat menyusun Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Perjalanan Dinas dan Tambahan Penghasilan Pegawai tentunya dapat disesuaikan dan dipertanggungjawabkan.

Dalam pembahasan tersebut, Kevin Karwur selaku Ketua Tim Harmonisasi III menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Tambahan Penghasilan Pegawai dikemukakan bahwa perlu adanya penyesuaian draft terhadap pengaturan di dalam Peraturan Kepala Daerah yang memedomani didasarkan pada kewenangan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang perjalan dinas, yang dokumen pelaksanaan anggaran merupakan kewenangan delegatif untuk dibentuk oleh kepada daerah untuk melaksanakan Implementasi Perjalanan Dinas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Manado (02/03) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Manado tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, mewakili Kepala Kantor Wilayah, didampingi Tim Harmonisasi I. Dalam sambutannya, Apri Listiyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Manado dan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam upaya penyusunan regulasi daerah yang berkualitas.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara diwakili oleh Perancang Ahli Madya Frangky A. H. Zachawerus selaku Ketua Tim Harmonisasi I beserta anggota. Sementara itu, dari Pemerintah Kota Manado hadir Kepala Dinas PTSP Paul Sualang dan Sekretaris Disperindag Alexander Parengkuan beserta jajaran DPMPTSP dan Disperindag Kota Manado.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PTSP Paul Sualang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan harmonisasi, serta menegaskan bahwa perubahan Ranperwal ini memiliki urgensi strategis, baik dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) maupun dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan Ranperwal Perubahan merupakan tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga perlu dilakukan penyesuaian regulasi daerah.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Disperindag Alexander Parengkuan menambahkan bahwa perkembangan pesat Kota Manado, khususnya meningkatnya aktivitas usaha UMKM di kawasan Mega Mas hingga Pasar Tematik Tongkeina, memerlukan pengaturan yang jelas agar penyelenggaraan usaha dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan teknis, Ketua Tim Harmonisasi I Frangky A. H. Zachawerus menyampaikan bahwa Ranperwal telah sesuai dengan kewenangan daerah. Namun demikian, tim harmonisasi memberikan beberapa catatan perbaikan, antara lain pencantuman Berita Negara dalam dasar hukum, penyesuaian teknik penormaan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penyebutan langsung perubahan pada bagian lampiran, serta penyesuaian redaksi Pasal 7.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa istilah yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum harus ditulis dengan huruf kapital dalam batang tubuh, sedangkan istilah yang belum didefinisikan seperti BPJS, NIB, dan KTP wajib ditulis secara lengkap. Pada bagian lampiran, penulisan juga perlu disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.