Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, kegiatan Sosialisasi Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi sebagai Pusat Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi Inovasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi. Kegiatan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (9/3).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai penguatan peran Sentra Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi sebagai pusat pelindungan kekayaan intelektual serta sebagai penghubung antara hasil penelitian akademik dengan proses komersialisasi inovasi.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Claudia V. Gregorius selaku Ketua Tim Kerja Pemberdayaan pada Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi. Dalam paparannya disampaikan bahwa paradigma pembangunan saat ini mengalami pergeseran dari yang sebelumnya berbasis pemanfaatan sumber daya alam menuju pembangunan yang bertumpu pada inovasi dan kekayaan intelektual.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, serta inovasi yang berpotensi menghasilkan kekayaan intelektual bernilai ekonomi. Oleh karena itu pengelolaan kekayaan intelektual di perguruan tinggi menjadi penting karena mampu meningkatkan reputasi akademik, mendorong budaya riset dan inovasi, membuka peluang komersialisasi hasil penelitian, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dalam pemaparannya juga dijelaskan konsep ekosistem kekayaan intelektual di perguruan tinggi yang harus dibangun secara terintegrasi melalui dukungan kebijakan institusi, infrastruktur pendukung, sumber daya manusia yang kompeten, budaya inovasi, serta jaringan kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian.

Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada proses administrasi pendaftaran kekayaan intelektual. Sentra KI juga berperan dalam melakukan identifikasi potensi kekayaan intelektual, analisis pelindungan, pengelolaan portofolio kekayaan intelektual, serta mendorong komersialisasi hasil riset melalui kerja sama dengan dunia industri sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Selain itu disampaikan pula bahwa keberadaan Sentra Kekayaan Intelektual didukung oleh berbagai regulasi nasional seperti undang-undang di bidang pendidikan tinggi, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regulasi mengenai paten dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Melalui kegiatan ini juga ditegaskan bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam mendorong penguatan ekosistem kekayaan intelektual di daerah, khususnya melalui fasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan kekayaan intelektual.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi dapat berjalan optimal sehingga hasil penelitian akademik tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Manado — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) mengikuti kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, pada Senin (9/3).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Apri Listiyanto, beserta jajaran. Kanwil Kemenkum Sulut mengikuti rapat secara virtual.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dilaksanakan dari Ruang Rapat Soepomo Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan diikuti oleh jajaran pimpinan tinggi pratama unit utama, kepala kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum.

Agenda utama rapat ini adalah melakukan analisa dan evaluasi kinerja Kementerian Hukum pada periode B02 Tahun 2026, sekaligus membahas persiapan pelaksanaan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi Tahun 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam arahannya menekankan pentingnya evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan setiap program kerja berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Melalui rapat analisa dan evaluasi ini, kita dapat melihat secara menyeluruh capaian kinerja yang telah dilaksanakan sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi. Hal ini menjadi dasar bagi kita untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan target kinerja Kementerian Hukum dapat tercapai secara optimal,” ujar Nico Afinta.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi kinerja menjadi momentum penting bagi jajaran Kanwil Kemenkum Sulut untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Kanwil Kemenkum Sulut berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja,” ungkap Hendrik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Sulut, dapat terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Manado (09/03) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum tentang Perseroan Perorangan yang diikuti oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan berinvestasi, penyederhanaan proses perizinan, serta pemangkasan berbagai regulasi yang dinilai menghambat kegiatan usaha. Kebijakan tersebut menjadi strategi penting untuk menarik investor sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengembangkan usahanya secara legal dan berkelanjutan.

Kakanwil berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peserta. Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha diharapkan dapat memahami pentingnya legalitas usaha, karena legalitas merupakan langkah awal menuju bisnis yang berkelanjutan, berkembang, serta memiliki kepastian hukum.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado, Joyce Sumolang, yang memaparkan tentang pengertian UMKM dan peran strategisnya dalam perekonomian, klasifikasi UMKM, peran pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan UMKM, serta berbagai jenis perizinan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya, Ketua Komite Tetap Bidang Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Utara, Octavianus Kerap, menyampaikan materi mengenai sinergi antara KADIN dan pemerintah dalam mendukung perkembangan dunia usaha. Ia menjelaskan bahwa KADIN merupakan organisasi yang mewadahi seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik skala besar maupun kecil, yang bergerak di sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta. Menurutnya, keberadaan KADIN memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan Perseroan Perorangan sebagai salah satu bentuk badan usaha bagi UMKM, guna menciptakan iklim usaha yang aman, terarah, dan berada di bawah naungan organisasi resmi seperti KADIN Indonesia.

Pemaparan materi terakhir disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Siahaya, yang menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan Perseroan Perorangan serta alur dan prosedur pendiriannya. Materi ini memberikan pemahaman praktis kepada para peserta mengenai proses pendirian badan usaha yang mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum.

Kegiatan sosialisasi kemudian diakhiri dengan penyerahan sertifikat pendirian Perseroan Perorangan kepada para pelaku usaha serta sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber.

Secara keseluruhan, kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum tentang Perseroan Perorangan ini telah terlaksana dengan baik, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan di Sulawesi Utara, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha dalam mengembangkan bisnis mereka.

Manado (09/03) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Setia Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap dua orang anak yang sebelumnya berstatus Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penegasan status kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosesi pengambilan sumpah berlangsung dengan khidmat dan sarat nuansa kebangsaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut rohaniwan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marono, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Hendrik Siahaya yang bertindak sebagai saksi dalam prosesi pengambilan sumpah.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling menegaskan bahwa perlu dipahami bersama bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda maupun tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, melalui mekanisme yang telah diatur, anak berkewarganegaraan ganda terbatas wajib menentukan pilihan kewarganegaraannya ketika telah memenuhi syarat usia sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa momentum pengambilan sumpah pada hari ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memfasilitasi permohonan kewarganegaraan bagi masyarakat. Dengan status kewarganegaraan yang telah dipilih, beliau berharap para Warga Negara Indonesia yang baru diambil sumpahnya dapat menanamkan rasa nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia, serta senantiasa tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Kakanwil juga mengingatkan bahwa setelah pengambilan sumpah, para WNI tersebut memiliki waktu 14 hari untuk mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing yang masih dimiliki kepada instansi yang berwenang, sehingga status kewarganegaraan Indonesia dapat dinyatakan lengkap secara administratif.

Di akhir sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada para WNI yang telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan menjadi awal perjalanan baru bagi para WNI tersebut untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan humanis kepada masyarakat.

Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar Rapat Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Periode B03 Tahun 2026 pada Senin (09/03). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan kelengkapan serta kualitas data dukung dalam rangka pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulut.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa pemenuhan data dukung RKT RB merupakan salah satu aspek penting dalam menilai sejauh mana implementasi Reformasi Birokrasi telah berjalan secara efektif dan terukur. Ia menekankan kepada seluruh unit kerja agar dapat menyampaikan data dukung yang lengkap, akurat, serta sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa setiap bagian dan tim kerja memiliki peran strategis dalam memastikan dokumen pendukung yang disiapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menggambarkan capaian kinerja nyata dari pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Diharapkan melalui kegiatan ini, proses pemenuhan data dukung RKT RB dapat berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan kualitas pelaporan kinerja serta memperkuat komitmen Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.