Manado-Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut), Jumat (27/02).

Kedatangan Menteri Hukum disambut langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, beserta jajaran pegawai.

Hendrik menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. Hendrik menyampaikan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulut untuk terus menjalankan tugas dan fungsi secara profesional serta mendukung kebijakan Kementerian Hukum.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Hukum di Kanwil Kemenkum Sulut. Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hendrik.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hukum turut didampingi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, serta Staf Khusus Yadi Hendriana.

Menteri Hukum meninjau sejumlah fasilitas dan ruang layanan, termasuk ruang pelayanan publik dan sarana pendukung operasional. Menteri Hukum juga berdialog singkat dengan petugas layanan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan serta kesiapan jajaran dalam menjalankan tugas di bidang hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menekankan pentingnya pelayanan hukum yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan hukum harus semakin mudah diakses dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Saya berharap jajaran Kanwil Sulut terus menjaga integritas dan profesionalisme,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan serta komitmen seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, khususnya dalam memberikan layanan hukum yang prima kepada masyarakat Sulawesi Utara.

MANADO – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, secara resmi meresmikan 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (26/02). Peresmian ini dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Paralegal secara serentak di Graha Gubernuran, Manado.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pembentukan Posbankum hingga ke tingkat desa merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

"Hukum yang baik tidak hanya memberikan kemanfaatan dan kepastian, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan yang substansial, bukan sekadar prosedural formalitas semata," ujar Supratman.

Ia menambahkan, inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kecil. Menurutnya, tugas utama seorang pemimpin adalah memastikan kelompok masyarakat yang lemah dan kurang mampu mendapatkan perlindungan hukum, sehingga mereka memiliki harapan untuk hidup lebih baik.

"Jika si miskin dan si lemah bisa tersenyum, berarti mereka punya harapan. Itulah esensi dari kehadiran negara melalui Posbankum ini," tegas Menteri.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kehadiran 1.839 Posbankum di 15 kabupaten/kota di Sulut merupakan bagian dari capaian nasional, di mana sebanyak 83.409 desa/kelurahan atau 99,37 persen dari total wilayah di Indonesia telah memiliki akses serupa.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, Supratman menekankan pentingnya tata kelola dan pelaporan yang transparan. Ia berkomitmen akan memberikan penghargaan kepada paralegal serta kepala desa/lurah yang aktif mengoperasikan aplikasi pelaporan layanan dan mempromosikan kinerja mereka melalui media sosial.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, melaporkan bahwa sejak dioperasikan, Posbankum di wilayahnya telah menangani lebih dari 1.084 pelaporan layanan. Selain peresmian, kegiatan ini juga melibatkan pelatihan bagi 3.678 paralegal baru, yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa di tingkat akar rumput melalui pendekatan restoratif.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program ini. Ia berharap Posbankum menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan keadilan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

Peresmian ini bukan sekadar seremoni birokrasi, melainkan panggung kolaborasi besar. Kehadiran jajaran Forkopimda, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, pimpinan perguruan tinggi, hingga organisasi bantuan hukum menjadi bukti nyata bahwa urusan keadilan adalah tanggung jawab kolektif.

Manado (26/02) - Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Gubernur Sulawesi Utara, secara resmi mengukuhkan Hendrik Pagiling sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara dalam sebuah upacara pengukuhan yang berlangsung khidmat di Graha Gubernuran Bumi Beringin.

Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang baru dikukuhkan. Berkat inovasi dan dedikasi tersebut, Hendrik Pagiling mendapat kehormatan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum termuda di seluruh Indonesia pada usia 42 tahun. Hal ini dinilai sebagai sebuah kebanggaan, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Utara.

“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai. Selamat melaksanakan tugas dan bergabung bersama kami semua yang ada di sini,” ujar Gubernur di awal sambutannya.

Gubernur juga menyoroti kehadiran Pos Bantuan Hukum yang saat ini tengah dirancang untuk hadir di 1.839 desa dan kelurahan di Sulawesi Utara, yang masih dalam tahap persiapan dan pelantikan. Program ini diharapkan mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat.

Pos Bantuan Hukum dinilai akan sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan, sehingga tidak harus melalui proses hukum yang panjang dan menakutkan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat awal, maka akan dilanjutkan melalui mekanisme yang berjenjang dan bertingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita berharap Pos Bantuan Hukum yang dirancang oleh Kementerian Hukum ini dapat semakin menghadirkan rasa keadilan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” tambah Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang baru dikukuhkan menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, serta mendukung program prioritas pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang pelayanan dan penegakan hukum.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Utara, serta instansi terkait.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.

MANADO — Komitmen mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat kecil bukan sekadar retorika. Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Sulut) melakukan peninjauan terhadap Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan di Kota Manado, Kamis (26/2).

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang status ekonomi, memiliki sandaran hukum yang cepat dan tepat saat menghadapi persoalan.

Dalam sesi sharing bersama Kepala Desa Kelurahan di Manado, Paralegal, dan Pemberi Bantuan Hukum, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menekankan bahwa kehadiran Posbankum di tingkat kelurahan adalah mandat untuk menghapuskan hambatan akses keadilan.

"Posbankum bukan sekadar papan nama di kelurahan. Ini adalah sarana melembagakan fungsi-fungsi bantuan hukum yang ada. Kita ingin membangun sistem di mana negara hadir saat warga mengalami masalah hukum, bahkan di tingkat yang paling dasar sekalipun," tegas Kristomo.

Senada dengan Kristomo, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling menegaskan bahwa Posbankum di kelurahan adalah sarana untuk melembagakan fungsi-fungsi bantuan hukum agar lebih dekat dengan warga. Kehadiran pos ini bertujuan agar masalah hukum tidak harus selalu berakhir di meja hijau jika bisa diselesaikan melalui mediasi di tingkat lokal.

"Posbankum adalah inisiasi Kemenkum yang selaras dengan Asta Cita Presiden untuk mendekatkan akses keadilan di tengah masyarakat. Secara nasional, ini akan diresmikan oleh Presiden pada 8 April mendatang. Namun, sebelum itu, penguatan di wilayah harus matang agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dan makin taat hukum," ujar Kakanwil.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Daerah. Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Paskah Yanti, menekankan pentingnya penguasaan aspek hukum yang kerap bersentuhan dengan warga, seperti hukum pertanahan. Beliau mengapresiasi semangat para petugas di lapangan yang terus belajar secara mandiri demi melayani warga.

Senada dengan itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Manado, Julises Oehlers, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Manado siap memfasilitasi Posbankum agar benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat Manado.

"Target kita jelas: ketika warga punya masalah hukum, mereka tidak bingung harus lari ke mana. Ada Posbankum, ada Paralegal yang sigap membantu," pungkas Julises.

MANADO — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi. Komitmen ini ditegaskan melalui partisipasi aktif Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, dalam kegiatan Penyeragaman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Wilayah, Kamis (26/2).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkum RI ini diikuti secara daring dari Ruang Tim Kerja BSK Kanwil Sulut. Agenda ini merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta mendukung akselerasi kebijakan Reformasi Birokrasi di seluruh Indonesia.

Dalam sesi tersebut, fokus utama tertuju pada pengisian kertas kerja daftar layanan publik, khususnya pada jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Langkah ini dilakukan untuk memetakan serta menyelaraskan standar prosedur (SOP) agar tidak terjadi disparitas kualitas layanan antarwilayah.

Beberapa layanan strategis yang menjadi poin pembahasan meliputi: Fasilitasi Produk Hukum (Perancangan Prolegda/Propemperda serta harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah), Akses Keadilan (Layanan penyuluhan hukum, verifikasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), serta pemberian bantuan hukum oleh Kanwil) serta Literasi dan Evaluasi (Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemda, hingga analisis dan evaluasi peraturan daerah).

Kepala Divisi PPPH, Apri Listiyanto, menekankan bahwa penyeragaman ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya evaluasi menyeluruh untuk memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang sama.

"Penyeragaman standar ini adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang lincah. Dengan standar yang seragam, kami memastikan setiap layanan hukum di Sulawesi Utara berjalan lebih optimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Apri.