MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) menegaskan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal naik kelas. Melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, jajaran Kanwil Sulut mengikuti seminar bertajuk "Membangun Merek untuk Start-Up dan UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis" secara daring pada Rabu (18/02).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Tim Bidang Pelayanan KI menyimak secara virtual tentang penguatan kebijakan yang disampaikan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman, serta sambutan dari Tenaga Ahli JICA, Kazutoshi Inoue dari Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Dalam seminar tersebut, ditekankan bahwa merek bukan hanya identitas visual, melainkan instrumen hukum dan ekonomi dengan nilai komersial tinggi. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman, menjelaskan bahwa pendaftaran merek adalah langkah preventif krusial untuk menghindari sengketa hukum di masa depan.

"Merek adalah aset strategis. Integrasi antara pelindungan hukum dan strategi branding yang tepat akan membuka pintu akses pembiayaan serta memperluas penetrasi pasar, baik di level nasional maupun global," ujar narasumber dalam kegiatan tersebut.

Seminar ini juga membedah berbagai kemudahan yang disediakan pemerintah untuk mendukung ekosistem start-up dan UMKM, di antaranya: Tarif Khusus, Merek Kolektif hingga Edukasi Preventif.

Bagi Kanwil Kemenkum Sulut, kegiatan ini menjadi sarana penguatan kapasitas internal. Jajaran Bidang Pelayanan KI diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan konsultasi profesional dan pendampingan bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Peningkatan tren permohonan merek dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator positif bahwa kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual (KI) terus tumbuh. Kanwil Sulut berkomitmen untuk terus mengawal momentum ini agar KI menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di daerah.

Acara yang menghadirkan pakar dari Kementerian Ekonomi Kreatif serta Kementerian UMKM ini ditutup dengan kesimpulan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sistem kekayaan intelektual nasional yang berkelanjutan.

MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menghimpun seluruh jajarannya dalam rapat koordinasi intensif pada hari ini. Pertemuan tersebut fokus pada pemantapan teknis menyambut kunjungan kerja Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, yang dijadwalkan tiba pada Kamis mendatang.

Agenda utama kunjungan menteri kali ini adalah meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sekaligus membuka secara resmi Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan di wilayah Sulawesi Utara.

Dalam arahannya, Hendrik Pagiling menekankan bahwa kehadiran Menteri Hukum merupakan momentum krusial bagi peningkatan akses keadilan di tingkat desa. Ia meminta seluruh jajaran untuk memperhatikan detail terkecil dalam persiapan acara, mulai dari aspek logistik, protokol kesehatan, hingga alur prosesi peresmian.

"Saya instruksikan kepada seluruh panitia dan jajaran terkait untuk melakukan persiapan ini sebaik dan semaksimal mungkin. Ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah nyata negara hadir memberikan bantuan hukum hingga ke tingkat desa," tegas Hendrik.

Rapat tersebut membahas beberapa poin strategis, di antaranya: Kesiapan Sarana (Memastikan lokasi peresmian Posbakum telah memenuhi standar pelayanan), Kurikulum Pelatihan (Mematangkan kesiapan materi bagi calon Paralegal Desa agar siap membantu masyarakat dalam sengketa hukum non-litigasi), hingga Koordinasi Kewilayahan (Memastikan sinergi antara Kemenkumham Sulut dengan pemerintah daerah setempat berjalan sinkron).

Hendrik berharap, dengan persiapan yang matang, peluncuran program ini dapat menjadi penguatan literasi hukum di Sulawesi Utara. Program Paralegal Desa sendiri diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan hukum ringan di masyarakat tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan.

Manado — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, melalui Kepala Bagian Tata Usaha Umum Denny Porajow, menghadiri upacara peringatan 80 Tahun Peristiwa Merah Putih di Lapangan Koni Sario, Manado, Sabtu (14/02).

Upacara tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, pejabat TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta masyarakat luas. Upacara juga dihadiri tamu kehormatan Duta Besar Selandia Baru.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan amanat yang menegaskan makna strategis peringatan delapan dekade Peristiwa Merah Putih bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Yulius menyatakan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus terus hidup dalam setiap generasi. “Peristiwa Merah Putih membuktikan bahwa semangat kemerdekaan tidak pernah padam di tanah Sulawesi Utara. Kita wajib menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Yulius juga menekankan bahwa tema tahun ini, “Bakti Kami Demi Pertiwi, dari Sulawesi Utara untuk Nusantara,” bukan sekadar slogan seremonial. Menurut Yulius, tema tersebut menjadi komitmen nyata bahwa Sulawesi Utara akan selalu berada di garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.

Upacara tahun ini dirangkaikan dengan berbagai kegiatan, antara lain pertunjukan seni budaya, drama kolosal perjuangan, serta pembagian bunga dan cokelat sebagai simbol bahwa perjuangan masa kini berlandaskan cinta tanah air dan persatuan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Yulius menyampaikan tiga pesan utama kepada masyarakat. Pertama, memperkuat literasi sejarah agar generasi muda memahami akar perjuangan bangsa dan tidak mudah tergerus arus globalisasi. Kedua, memperkokoh sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun daerah yang maju dan sejahtera. Ketiga, mentransformasikan semangat juang para pahlawan untuk menghadapi tantangan masa kini, seperti kemiskinan dan potensi perpecahan.

Peringatan 80 Tahun Peristiwa Merah Putih ini menjadi pengingat bahwa Merah Putih di Sulawesi Utara tidak hanya berkibar sebagai simbol, tetapi hadir sebagai wujud harga diri, kesetiaan, dan komitmen terhadap Indonesia.

Upacara ditutup dengan seruan “Merdeka!” yang menggema di lapangan, menandai tekad bersama untuk terus menjaga persatuan dan membangun bangsa menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar pertemuan bersama insan pers di Kota Manado, Jumat (13/02). Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi untuk mengangkat isu-isu strategis daerah ke kancah nasional sekaligus memastikan pelayanan publik di "Bumi Nyiur Melambai" terpublikasi dengan masif dan akurat.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Hendrik Pagiling menekankan pentingnya kerja bersama untuk menonjolkan isu positif. Mengingat keterbatasan anggaran, sinergitas dengan media menjadi kunci utama dalam membangun citra organisasi.

"Kita perlu kerja bersama untuk memasifkan informasi. Saya berharap Sulawesi Utara bisa menyumbang top issue nasional, misalnya melalui program kewarganegaraan yang melibatkan hubungan antarnegara serta visi-misi Gubernur yang menjadi isu strategis," ujar Kakanwil.

Ia menambahkan, pemantauan media (media monitoring) akan dilakukan secara rutin setiap minggu untuk memetakan pengaruh pemberitaan, baik di media cetak maupun media daring (online).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum), Marsono mengingatkan pentingnya keberimbangan berita. Ia mengimbau rekan-rekan media untuk selalu melakukan verifikasi atau cross-check terhadap isu yang beredar sebelum dipublikasikan.

"Target kita adalah ada minimal dua berita berkualitas setiap hari. Kami ingin memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang benar dan berimbang," tegasnya.

Pertemuan ini juga menjadi wadah bagi jurnalis untuk memberikan aspirasi. Yosep, salah satu jurnalis yang hadir, menekankan pentingnya nilai berita (news value) yang kuat. Menurutnya, media eksternal memerlukan konten yang substansial, bukan sekadar informasi yang bersifat seremonial atau "remeh-temeh".

Di sisi lain, perwakilan dari RRI memberikan masukan agar Kanwil lebih proaktif mengundang peliputan saat ada kunjungan pejabat pusat, seperti Menteri atau Direktur Jenderal, guna memperkuat bobot pemberitaan.

Sebagai penutup rangkaian agenda kedekatan dengan pemerintah daerah, diumumkan bahwa pada Jumat depan akan dilaksanakan seremoni pengukuhan Kepala Kantor Wilayah oleh Gubernur Sulawesi Utara yang berlangusng di Gedung Graha.

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus memperkuat komitmennya dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Pada Jumat (13/2), Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulut turun langsung melakukan monitoring sekaligus percepatan pendampingan laporan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di sejumlah kelurahan di Kota Manado.

Langkah "jemput bola" ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi Posbankum di tingkat desa/kelurahan berjalan optimal sebagai garda terdepan akses keadilan bagi warga.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Penyuluh Hukum bertemu langsung dengan para Lurah, kepala lingkungan, serta perangkat kelurahan. Fokus utama pemantauan ini adalah memastikan masyarakat dapat menikmati layanan hukum tanpa dipungut biaya, yang meliputi: Konsultasi Hukum (Ruang bagi warga untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi0, Penyusunan Dokumen (Bantuan administratif dalam pembuatan dokumen hukum resmi) dan Mediasi Non-Litigasi (Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan damai).

Selain memantau kualitas layanan, tim juga memberikan pendampingan teknis terkait proses pelaporan administrasi Posbankum. Hal ini dilakukan agar setiap aktivitas layanan hukum di kelurahan tercatat dengan akurat dan akuntabel, sehingga program ini dapat dievaluasi secara berkelanjutan.

"Kehadiran Posbankum di kelurahan adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum. Kami ingin memastikan tidak ada hambatan bagi warga Manado untuk mendapatkan keadilan, terutama melalui jalur non-litigasi yang lebih cepat dan kekeluargaan," ujar salah satu anggota Tim Penyuluh Hukum di sela-sela kegiatan.