MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow, Analis SDM Aparatur Muda, Debora Teneh bersama para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kanwil Kemenkum Sulut menghadiri penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2025 secara virtual, pada Senin (10/11).

Kegiatan yang diikuti dari Ruang Rapat Kakanwil tersebut, diikuti oleh seluruh PPPK Paruh Waktu Kemenkum se-Indonesia. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum (Ses BPSDM Hukum), Jusman dalam sambutannya menyampaikan bahwa orientasi PPPK merupakan proses penting dalam membentuk identitas, karakter, dan semangat pengabdian bagi aparatur baru di Lingkungan Kemenkum.

Jusman mengucapkan selamat dan berpesan kepada peserta orientasi bahwa proses pembelajaran yang telah dilalui bukanlah akhir melainkan awal pengabdian sebagai bagian dari Kemenkum. "Kami berharap semangat pembelajar yang telah tumbuh selama orientasi terus dipelihara di tempat kerja masing-masing," pesannya.

Selain itu, Jusman juga mengatakan bahwa tugas yang diemban oleh PPPK tidak ringan. "Namun dengan semangat pembelajar, keteguhan integritas dan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan, saya yakin para PPPK mampu menjadi aparatur yang tangguh dan berdaya saing," tutupnya.

Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yahg diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan serta Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dengan tema “Penguatan Kapasitas dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pilar Demokrasi serta Pembangunan Kota Manado” yang bertempat di Hotel Gran Puri Manado, Senin (10/11).

Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Manado Andrei Angouw yang menekankan bahwa peran ormas sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga stabilitas sosial, dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan pentingnya peran ormas dalam menjaga dan merawat demokrasi. “Ormas adalah pilar demokrasi. Bicara demokrasi, berarti bicara sila ke-4 Pancasila. Penekanan kita adalah pada hikmat dan kebijaksanaan yang harus dikedepankan,” ujar Andrei. Ia juga mengingatkan agar kebebasan dalam berdemokrasi tidak disalahgunakan.

“Saya mengapresiasi seluruh peserta dan narasumber kegiatan ini. Harapannya, hasil dari pelatihan dan dialog hari ini dapat diteruskan kepada seluruh anggota ormas dan masyarakat luas agar bermanfaat bagi pembangunan Kota Manado yang kita cintai,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara, Kejaksaan Negeri Manado serta Pengurus Wilayah Sulawesi Utara Ikatan Notaris Indonesia.

MANADO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan, pada Senin (10/11). Upacara yang digelar di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Sulut ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan".

Dalam upacara yang turut dihadiri oleh Jajaran Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Tengah Wilayah Kerja Sulawesi Utara ini, Kakanwil Kurniaman Telaumbanua yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Ada tiga hal yang dapat kita teladani dari para pahlawan bangsa, yakni kesabaran para pahlawan, semangat mengutamakan kepentingan bangsa diatas segalanya, dan pandangan jauh ke depan," ungkapnya mengawali sambutan.

Kurniaman menyampaikan, semangat para pahlawan harus terus dihidupkan melalui asta cita presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memajukan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan berdaya.

"Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam. Dengan bekerja, bergerak, berdampak," tutupnya.

Analis Kekayaan Intelektual Madya, Jefry Boy Balaati bertindak sebagai perwira upacara, sementara Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kevin Karwur bertindak sebagai komandan upacara.

MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman mangrove bersama Wakil Ketua MPR RI A.M. Akbar Supratman, Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada agenda kunjungan pimpinan MPR RI di Sulawesi Utara, Jumat (07/11).Kegiatan yang berlangsung di kawasan pesisir Luley ini tidak sekadar simbolik, melainkan menjadi pengingat pentingnya tanggung jawab kolektif dalam mencintai, melindungi, dan merawat lingkungan hidup. Mangrove, sebagai bagian dari ekosistem pesisir, memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan pantai dari abrasi, mengurangi risiko banjir rob, serta menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari.

Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan pula bahwa kawasan mangrove Luley merupakan habitat bagi berbagai satwa endemik khas Sulawesi Utara, termasuk tarsius yang menjadi salah satu ikon keanekaragaman hayati daerah ini. Kehadiran mangrove berfungsi sebagai penyangga ekosistem, bukan hanya bagi daratan dan air laut, tetapi juga sebagai rumah dan pelindung bagi satwa-satwa liar yang dilindungi.

Kakanwil Kemenkum Sulut menyampaikan bahwa kegiatan penanaman ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah bersama lembaga negara dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Menanam mangrove bukan hanya menanam pohon, tetapi menanam harapan masa depan. Maknanya adalah bahwa kita punya tanggung jawab untuk mencintai dan melindungi sekaligus memelihara lingkungan,” ujarnya.

Kunjungan dan aksi tanam mangrove ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian alam, khususnya di wilayah pesisir Sulawesi Utara yang memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi.

Manado — Kakanwil Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono menghadiri kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI, A.M Akbar Supratman bersama pimpinan dan anggota DPD RI, Kamis (6/11).

Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Senator Stefanus Liow yang turut hadir dalam pertemuan itu, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar regulasi yang diterapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

“BULD DPD RI berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah seperti Sulawesi Utara dalam perumusan kebijakan nasional,” ujarnya.

Mewakili Gubernur, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulut dalam membangun daerah berbasis potensi kepulauan dengan 287 pulau, termasuk 12 pulau terluar, serta menjaga semangat persaudaraan dalam keberagaman.

“Dengan semangat Si Tou Timou Tumou Tou, kami terus mendorong pembangunan Sulut yang majup, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, A.M Akbar Supratman, mengajak pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.

Ia juga menyinggung pentingnya kerja sama dalam bidang pendidikan hukum dan penguatan sumber daya manusia. “Kami siap menjadi jembatan agar kepentingan daerah tersampaikan di forum nasional,” tegasnya.