MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani di ruang kerjanya pada Selasa (30/9).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergitas di bidang pelayanan hukum, khususnya terkait isu kewarganegaraan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana pelaksanaan diseminasi bersama mengenai kewarganegaraan, terutama menyangkut permasalahan yang masih terjadi di wilayah Kota Bitung dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Persoalan itu umumnya dialami masyarakat keturunan Sangir yang memiliki hubungan erat dengan Filipina.

Kakanwil Kemenkum Sulut menegaskan pentingnya langkah bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Kita ingin bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewarganegaraan, sehingga persoalan ini dapat diminimalisasi,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak berencana menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam waktu dekat. Melalui PKS tersebut, akan dilakukan pembinaan yang dimulai dari tingkat desa.

Seusai pertemuan itu, Kakanwil Kemenkum Sulut menyerahkan sertifikat hak cipta kepada Novly Momongan (Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenim Sulut) atas karyanya yang berjudul "Penguatan Strategis Penyelesaian Permasalahan PPDs di Sulawesi Utara".

Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, mengikuti Diskusi Strategi Pencapaian dengan tema “Analisis Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Senin (29/09).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kanwil kemenkum, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, akademisi, serta para pemangku kepentingan di bidang hukum, baik secara langsung maupun daring.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menyampaikan bahwa Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin amanat konstitusi, bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, termasuk bantuan hukum yang layak.

“Momentum diskusi ini sangat strategis karena menjadi ruang konsolidasi, pertukaran pengalaman, sekaligus sarana memperkuat sinergi antar pemerintah dan pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, agar implementasi regulasi ini dapat berjalan efektif di lapangan,” ungkap Meurah.

Lebih lanjut Meurah berharap forum ini mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, guna menjawab berbagai tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya, jangkauan wilayah pelayanan, hingga peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Aceh juga telah menginisiasi Forum Koordinasi Kebijakan Hukum dan Harmonisasi Regulasi Daerah sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait. Forum ini diharapkan dapat mendorong kemajuan hukum serta meningkatkan Indeks Reformasi Hukum di wilayah Aceh.

“Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan forum ini sebagai titik tolak dalam memperkuat penyelenggaraan bantuan hukum yang berkeadilan serta berkontribusi pada pembangunan hukum nasional yang harmonis, responsif, dan berkelanjutan,” tutup Meurah.

Manado (25/09) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, melalui tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan harmonisasi terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Bertempat di Ruang Rapat Harmonisasi, kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto. Kegiatan dihadiri oleh perangkat daerah terkait sebagai pemrakarsa.

Selama proses berlangsung, dilakukan pembahasan terhadap substansi dan struktur redaksional dari masing-masing rancangan, termasuk sinkronisasi dengan ketentuan hukum sektoral dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat segera difinalisasi dan ditetapkan sesuai prosedur, serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara. Adapun hasil dari penyesuaian rancangan yang telah disepakati dalam rapat akan diperiksa kembali oleh Tim Harmonisasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Surat Selesai Harmonisasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang nantinya dapat didownload pada aplikasi e-harmonisasi.

MANADO - Menindaklanjuti audiensi Penetapan WBTB dan KIK yang diterima Kanwil Kemenkum Sulut dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII Kementerian Kebudayaan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Lieta Ondang mengunjungi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII pada Kamis (25/9).

Kedatangan Kabid KI tersebut diterima oleh Pamong Budaya Muda Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII, Annita Mokodongan.

Dalam kesempatan tersebut, Annita memaparkan data pokok kebudayaan yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII selaku instansi yang melakukan inventaris data-data OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan) dari Pemprov Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten di seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Kemudian, Kabid KI menyampaikan usulan Kekayaan Intelektual Komunal untuk aspek Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional dengan data dukung yang dimiliki oleh kementerian kebudayaan selaku instansi yang memiliki inventaris dan data dukung terkait dengan OPK.

Kegiatan berlanjut dengan pemahaman persepsi dan penyampaian kendala maupun tantangan migrasi data dan kekurangan data-data isian yang ada di Data Pokok Kebudayaan agar bisa disinkronkan untuk diberikan perlindungan hukum terkait Kekayaan Intelektual Komunal khususnya Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional.

Kabid KI menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulut akan mengajukan surat kepada Kementerian Kebudayaan untuk bertukar informasi dan meminta data dukung terkait objek pemajuan kebudayaan yang memiliki kriteria yang sesuai untuk diajukan menjadi Kekayaan Intelektual Komunal khususnya Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional.

MANADO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar sosialisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang Layanan Jaminan Fidusia kepada notaris dan Lembaga Pembiayaan di wilayah Sulawesi Utara, Kamis (25/9).

Sosialisasi yang berlangsung secara hybrid ini diadakan terpusat dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut. Turut hadir Kakanwil Kemenkum Sulut, Kurniaman Telaumbanua, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, Kepala Bidang AHU, Ketua INI Sulawesi Utara, Karel Butar-Butar, Hendrik Siahaya dan tim Bidang AHU.

Narasumber dalam sosialisasi ini, Kompol Junaidy Anthonius Weken turut hadir secara langsung. Sementara itu, narasumber dari Direktorat Perdata Ditjen AHU, Rahmiyani dan narasumber dari OJK Sulutgomalut, Berlin Situmorang hadir secara virtual.

Kakanwil Kurniaman dalam sambutannya menyampaikan pentingnya jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan fidusia digital, yang mendorong partisipasi aktif para stakeholder dan memperkuat komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional melalui jaminan fidusia yang optimal.

"Sosialisasi ini digelar untuk menyamakan persepsi tentang pendaftaran, pengawasan, dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia agar dapat memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyakarat umum," ucap Kakanwil.

Selain itu, Kakanwil berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas layanan notaris dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pendaftaran fidusia untuk meningkatkan iklim hukum yang bersifat bersih dan berintegritas, begitu pula dengan peran Lembaga Pembiayaan dalam pelaksanaan jaminan fidusia untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia telah didaftarkan.

"Agar tercipta good corporate governance dan menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dunia hukum dan dunia usaha di wilayah Sulwaesi Utara," tutupnya.