Manado — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Hendrik Pagiling, mengikuti Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara tentang Pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (3/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, serta melibatkan perangkat daerah terkait dan unsur teknis lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, menegaskan bahwa penyusunan rancangan Pergub ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan izin pertambangan rakyat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal guna menghadirkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum dalam rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi regulasi sangat penting agar rancangan Pergub tentang pengelolaan izin pertambangan rakyat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pertambangan yang akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Hendrik.

Rapat ini bertujuan untuk membahas substansi pengaturan, mekanisme perizinan, serta aspek pengawasan dalam pengelolaan izin pertambangan rakyat di Sulawesi Utara. Melalui forum tersebut, diharapkan rancangan Pergub yang disusun dapat menjawab kebutuhan daerah, meminimalisir potensi konflik, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan rakyat.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan pembahasan pasal demi pasal, serta penajaman materi muatan agar sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bitung — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono beserta jajaran melaksanakan kegiatan pemberian informasi terkait mekanisme pelaporan permasalahan pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) melalui laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Selasa (3/3), bertempat di Kelurahan Paceda dan Kelurahan Wangurer Barat, Kota Bitung.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparat kelurahan mengenai tata cara pelaporan permasalahan hukum masyarakat melalui sistem daring yang disediakan oleh BPHN.

Dalam kegiatan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Sulut memberikan penjelasan secara langsung kepada lurah dan staf kelurahan mengenai mekanisme penginputan laporan permasalahan melalui website Posbankum. Selain penyampaian materi, tim juga melakukan demonstrasi singkat mengenai proses pelaporan pada sistem, mulai dari pengisian data hingga tahapan akhir pengiriman laporan.

Melalui demonstrasi tersebut, aparat kelurahan dapat memahami secara teknis proses pelaporan yang nantinya digunakan untuk menyampaikan berbagai permasalahan hukum masyarakat di wilayah masing-masing.

Para lurah menyambut baik kegiatan ini. Sebelumnya, pemahaman mengenai mekanisme pelaporan permasalahan hukum secara daring masih terbatas. Namun setelah diberikan penjelasan dan contoh langsung, para lurah dan staf kelurahan menjadi lebih memahami tata cara pelaporan sehingga permasalahan hukum di wilayahnya dapat terdokumentasi dengan baik dan dipetakan oleh pemerintah pusat.

Antusiasme yang ditunjukkan oleh para lurah dan perangkat kelurahan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelaporan layanan bantuan hukum di wilayah Kota Bitung dan secara umum di Provinsi Sulawesi Utara.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulut akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan apabila diperlukan guna memastikan pelaporan layanan bantuan hukum melalui Posbankum secara daring dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses terhadap bantuan hukum.

Bitung — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Bitung terkait rencana pencanangan Festival Pesona Selat Lembeh sebagai Kawasan Karya Cipta, Selasa (3/3), bertempat di Kantor Dinas Pariwisata Kota Bitung.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Lieta Eva Ondang beserta jajaran staf Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Kehadiran tim Kanwil Kemenkum Sulut disambut baik oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung, Pingkan S. Kapoh yang menyampaikan dukungan atas rencana pencanangan FPSL sebagai Kawasan Karya Cipta.

Dalam koordinasi tersebut, pihak Dinas Pariwisata Kota Bitung menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pencanangan Kawasan Karya Cipta. Menanggapi hal tersebut, tim Kanwil Kemenkum Sulut menjelaskan bahwa diperlukan pencatatan hak cipta minimal tiga karya cipta yang berasal dari Kota Bitung. Karya tersebut dapat berupa mars atau lagu daerah, tarian, maupun logo resmi kegiatan yang telah didaftarkan hak ciptanya, serta dilengkapi dengan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengusulan FPSL menjadi Kawasan Karya Cipta.

Selain itu, tim Kanwil Kemenkum Sulut juga menggali potensi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang dapat dicatatkan oleh Pemerintah Kota Bitung. Salah satu potensi yang diidentifikasi adalah Tari Tangkap Cakalang sebagai ekspresi budaya tradisional yang dapat dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal milik Pemerintah Kota Bitung.

Melalui koordinasi ini diharapkan terjalin sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulut dan Pemerintah Kota Bitung dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah, khususnya dalam mendukung pencanangan Festival Pesona Selat Lembeh sebagai Kawasan Karya Cipta. Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulut akan melakukan pendampingan kepada Dinas Pariwisata Kota Bitung dalam proses pencatatan hak cipta serta inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal guna mendukung rencana tersebut.

Bitung — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung terkait inventarisasi jumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang aktif di Kota Bitung, Selasa (3/3), bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung.

Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai keberadaan dan potensi Koperasi Desa Merah Putih di Kota Bitung, khususnya dalam kaitannya dengan peluang pemanfaatan merek kolektif oleh koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah, tercatat sebanyak 69 KDMP yang terdata di Kota Bitung. Dari jumlah tersebut, terdapat lima KDMP yang saat ini masih dalam tahap pembangunan gerai dan belum sepenuhnya beroperasi.

Selain itu, dalam proses inventarisasi juga ditemukan bahwa sebagian KDMP belum berjalan secara optimal sehingga masih memerlukan dukungan lanjutan agar dapat menjalankan peran dan fungsi koperasi sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulut juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penguatan peran koperasi di daerah. Dukungan pemerintah daerah melalui fasilitasi, pembinaan, serta kebijakan yang mendukung dinilai penting untuk menghidupkan kembali aktivitas KDMP.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulut akan terus melakukan penguatan koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Kota Bitung dan instansi terkait guna mendorong optimalisasi serta keberlanjutan operasional KDMP. Hasil inventarisasi ini juga akan disusun dalam bentuk laporan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan langkah strategis selanjutnya.

Manado — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural bagi pegawai yang akan beralih dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Anggaran, Selasa (3/3), di Ruang Rapat Harmonisasi II Kanwil Kemenkum Sulut.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan menjadi bagian dari proses penataan serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan diawali pada pukul 08.00 WITA dengan registrasi peserta serta persiapan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian. Selanjutnya pada pukul 09.00 WITA kegiatan dibuka dengan sambutan dari perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh asesor ahli utama serta penjelasan teknis terkait penggunaan aplikasi dan mekanisme pelaksanaan penilaian kompetensi.

Setelah sesi pengarahan, peserta mengikuti tes potensi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA hingga pukul 13.30 WITA. Penilaian kompetensi ini diikuti oleh enam pegawai dengan mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Empat peserta mengikuti penilaian secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Rapat Harmonisasi II Kanwil Kemenkum Sulut, satu peserta mengikuti penilaian secara langsung di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, sementara satu peserta tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulut, Denny Porajow, menyampaikan bahwa kegiatan penilaian kompetensi ini merupakan tahapan penting dalam proses perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional Analis Anggaran. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai yang akan mengisi jabatan fungsional memiliki kompetensi manajerial dan sosial kultural yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Melalui kegiatan ini diharapkan proses pengisian jabatan fungsional dapat berjalan secara objektif dan profesional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulut. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar hingga selesai.