BITUNG – Proses regenerasi dan penertiban administrasi kenotariatan di Kota Bitung kembali dilaksanakan. Pada Jumat (30/1), telah berlangsung prosesi serah terima Protokol Notaris dari Notaris Tresyiana Andaria kepada Notaris Fiona Lourensia Pelafu.

Acara yang berlangsung di Kantor Notaris Fiona Lourensia Pelafu, Madidir Weru ini, menandai beralihnya tanggung jawab hukum atas ribuan dokumen penting milik masyarakat. Langkah ini merujuk pada Keputusan Menteri Hukum RI Nomor AHU 02470.AH.02.06 Tahun 2025, menyusul berakhirnya masa jabatan Notaris Tresyiana Andaria.

Dalam prosesi tersebut, tercatat ribuan dokumen otentik yang berpindah tangan untuk dikelola secara profesional, di antaranya: 4.401 berkas Minuta Akta, 1.857 berkas daftar akta di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking), 2.496 Berkas daftar akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, seluruh tanggung jawab pemeliharaan dan penyimpanan dokumen tersebut kini sepenuhnya berada di bawah kendali Notaris Fiona Lourensia Pelafu.

Bagi masyarakat Kota Bitung, serah terima protokol ini bukan sekadar urusan administratif antarpejabat. Secara substansial, kegiatan ini menjamin kepastian hukum dan keamanan dokumen warga.

Jika di masa mendatang warga yang pernah mengurus akta pada Notaris Tresyiana memerlukan salinan atau pembuktian hukum, mereka tetap dapat mengaksesnya melalui Notaris Fiona sebagai pemegang protokol resmi. Hal ini memastikan bahwa pelayanan kenotariatan tidak terputus meskipun pejabat yang bersangkutan telah purna tugas.

Kegiatan ini dikawal langsung oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bitung. Ketua MPDN Kota Bitung, Apri Listiyanto, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk memastikan transisi berjalan sesuai koridor hukum.

"Kehadiran MPDN bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh dokumen negara ini diserahkan dalam keadaan lengkap dan terjaga, demi mewujudkan tertib administrasi di wilayah Kota Bitung," ujar Apri.

Dengan terlaksananya serah terima ini, diharapkan pelayanan publik di bidang hukum di Kota Bitung tetap berjalan prima dan akuntabel.

MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana kantor wilayah pada Jumat (30/1). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen instansi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan nyaman bagi jajaran pegawai serta masyarakat penerima layanan.

Didampingi Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Denny Porajow Kakanwil menyisir ruangan kerja guna mengecek kelayakan fasilitas publik, ruang pelayanan, hingga tata letak meja kerja personel.

Hendrik Pagiling menegaskan bahwa penataan ruang bukan sekadar urusan estetika, melainkan instrumen penting dalam mendukung percepatan kinerja birokrasi. Menurutnya, tata ruang yang terorganisasi dengan baik akan mempermudah koordinasi antar-divisi.

"Kami ingin memastikan setiap jajaran memiliki ruang kerja yang representatif dan mendukung performa maksimal. Penataan ulang ini dilakukan agar alur kerja lebih efisien, sehingga layanan kepada masyarakat pun semakin optimal," ujar Hendrik.

Dalam pengecekan tersebut, fokus utama tertuju pada pemutakhiran sarana dan prasarana yang sudah mulai usang. Kakanwil bersama Kabag TUM melakukan pemetaan terhadap inventaris kantor yang memerlukan perbaikan maupun pengadaan baru.

Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Hendrik Pagiling, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto beserta jajaran menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sekaligus Peresmian Gedung Baru Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara virtual, Jumat (30/1).

Kegiatan yang diikuti terpusat dari Gedung Auditorium Pemprov Kalsel tersebut, diawali dengan laporan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem. Dalam laporannya, Alex menyampaikan bahwa peresmian Posbankum merupakan tindak lanjut dari pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

“Program ini bertujuan untuk memperluas akses keadilan dan meningkatkan layanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Alex.

Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan komitmen Kementerian Hukum untuk memperluas penerapan restorative justice sebagai strategi utama dalam mengurangi beban perkara di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta menekan biaya negara dalam proses penegakan hukum.

“Banyak perkara sederhana seharusnya tidak perlu berlanjut sampai ke pengadilan. Sejak tahap penyidikan, negara sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar,” tegas Supratman.

Menurut Supratman, penyelesaian konflik melalui mekanisme damai dinilai lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi masyarakat. Oleh karena itu, Supratman mendorong penguatan peran paralegal, lurah, dan kepala desa sebagai juru damai dalam menangani persoalan sosial dan hukum di masyarakat, seperti sengketa waris dan konflik rumah tangga.

“Peran mereka sangat penting untuk menyelesaikan persoalan di tingkat akar rumput agar tidak berkembang menjadi perkara hukum yang lebih besar,” tambahnya.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan diukur dari kemampuan negara dalam memberikan rasa keadilan serta menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh rakyat, khususnya masyarakat kecil.

MANADO (30/1) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kemenkum dalam memproteksi seluruh potensi daerah melalui payung hukum yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil saat menerima kunjungan audiensi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Hendra Tangel, dan jajaran di ruang tamu Kakanwil. Turut mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrik mendorong Pemerintah Kabupaten Boltim untuk segera menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual (KI). Langkah ini dinilai mendesak guna melindungi aset komunal maupun personal masyarakat Boltim dari klaim pihak tidak bertanggung jawab.

"Seluruh potensi daerah wajib dilindungi. Kami mendorong inisiatif dari Pemerintah Daerah, dan kami di tingkat pusat melalui Kanwil akan terus berkoordinasi untuk memastikan produk hukum tersebut sejalan dengan aturan yang lebih tinggi," ujar Hendrik.

Selain itu, Hendrik menekankan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk produk khas Boltim agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan pengakuan legal yang sah.

Kakanwil juga menyoroti aspek Indeks Reformasi Hukum (IRH). Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pimpinan daerah memiliki bobot poin tertinggi dalam penilaian variabel IRH.

"Kami meminta keterlibatan aktif pimpinan daerah untuk meningkatkan IRH. Dalam proses harmonisasi produk hukum, kami berharap unsur pimpinan minimal hadir sekali setahun. Ini bukan sekadar formalitas, tapi menunjukkan komitmen kuat terhadap kualitas hukum di daerah," jelasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Asisten I Pemkab Boltim, Hendra Tangel, menyambut baik tawaran sinergi tersebut. Kunjungan ini merupakan langkah awal untuk mempererat silaturahmi sekaligus mematangkan draf Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Boltim dan Kanwil Kemenkum Sulut.

"Kami sangat mengapresiasi masukan dari Bapak Kakanwil dan Kadiv PPPH. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan program-program strategis, terutama terkait perlindungan hukum bagi potensi daerah dan peningkatan IRH, dapat segera diimplementasikan di Boltim," pungkas Hendra.

Manado (29/01) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto.

Rapat diikuti oleh Tim Harmonisasi II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Arther Moniung bersama anggota tim. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, hadir Wakil Bupati Dony Lumenta, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Adrian Oday, beserta jajaran terkait.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam proses pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah. Ia menegaskan bahwa peran aktif Tim Perancang sangat penting untuk memastikan rancangan regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya keterlibatan pimpinan tinggi daerah dalam proses harmonisasi sebagai bagian dari upaya menjamin kualitas regulasi daerah. Pada kesempatan yang sama, ia juga mendorong Pemerintah Daerah untuk menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual guna mendukung potensi dan daya saing daerah.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah turut menyampaikan program pelatihan paralegal dalam rangka penguatan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes), serta mengharapkan dukungan dan kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan bahwa pengembangan kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.