MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) menggelar Penyuluhan Hukum tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tahap IV di Kabupaten Minahasa, Rabu (27/8).

Dalam penyuluhan Tahap IV ini, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Jhon Lianto Tobiling menyampaikan materi tentang Pembentukan Posbankum dan Kadarkum, serta Penyuluhan Hukum berjudul Keadilan Restorative menuju Sistem Hukum yang Memulihkan. "Kami harap Bapak/Ibu para Kepala Desa/Lurah dapat membentuk Posbankum di wilayahnya serta membentuk Kelompok Kadarkum yang aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum (sosialisasi)," pesan Jhon.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Sam Ratulangi tersebut, Jhon turut menyampaikan tahapan yang akan dilalui paska pembentukan Kelompok Kadarkum. "Kelompok Kadarkum Desa/Kelurahan akan dilakukan pembinaan untuk selanjutnya menuju Desa/Kelurahan Binaan melalui Keputusan Bupati. Pembinaan terus dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum, Temu Sadar Hukum dan kegiatan lainnya hingga sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Keputusan Gubernur," sambungnya.

Jhon juga menyampaikan mengenai Keadilan Restorative menuju Sistem Hukum yang Memulihkan, ia menekankan bahwa pentingnya peran Kepala Desa dalam penerapan Restorative Justice pada KUHP yang baru. Setelah penyampaian materi dari Penyuluh Hukum, kegiatan berlanjut ke tahapan pendampingan/asistensi Pembuatan SK Posbankum dan SK Kadarkum.

MANADO – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara kembali menggelar pertemuan rutin yang dihadiri pengurus dan anggota, dengan agenda pembahasan program kerja serta penguatan peran DWP, Rabu (27/8).

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Purwanti Marsono selaku Wakil Ketua DWP Kanwil Kemenkum Sulut menyampaikan pentingnya dukungan bersama untuk menggiatkan kembali program-program DWP di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulut, sesuai amanah Kepala Kantor Wilayah, Kurniaman Telaumbanua.

“Mohon dukungan kita semua atas amanah Bapak Kakanwil untuk lebih menggiatkan kegiatan Dharma Wanita di Kantor Wilayah. Adapun program DWP antara lain pemberdayaan perempuan, kesejahteraan, serta peningkatan kualitas perempuan. Saat ini, anggota yang hadir baru 10 orang dari 33 orang yang terdaftar. Ada apa yang bisa kita lakukan agar kehadiran bisa lebih meningkat? Harapan kita DWP semakin solid dan berkembang. Saya bersama Ibu Rohayati yang berdomisili di Manado siap menggerakkan kegiatan DWP. Mari kita saling mengajak, jika ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, silakan memberikan pemberitahuan, namun bila tidak ada halangan mari hadir bersama. Semoga dengan kebersamaan, DWP Kanwil Sulut semakin maju,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ny. Rohayati Listyanto selaku Wakil Ketua DWP Kanwil Kemenkum Sulut yang mengingatkan pentingnya komunikasi aktif antaranggota, khususnya melalui grup WhatsApp DWP.

“Melengkapi arahan Ibu Purwanti, mohon agar setiap informasi atau pengumuman pada grup WhatsApp dapat direspon. Bila berhalangan hadir, mohon disampaikan alasannya agar kita semua saling memahami,” tutur Rohayati.

Dalam sesi diskusi, anggota DWP juga menyampaikan aspirasi terkait rencana pengadaan seragam batik DWP sebagai identitas organisasi.

Selain itu, pertemuan turut diisi dengan Sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak (Keluarga Berencana) oleh Bidan Kholifatul Jannah dari Ifa Medika Gresik. Materi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran anggota DWP terkait pentingnya kesehatan keluarga.

MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar Rapat Evaluasi Layanan Kekayaan Intelektual, Rabu (27/8).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil tersebut, dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono. Dalam kesempatan itu, Kadiv Yankum menjabarkan capaian pelaksanaan dan kendala layanan kekayaan intelektual yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah sampai dengan Bulan Agustus 2025 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan kekayaan intelaktual.

Giat tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi atas kendala yang dihadapi oleh instansi terkait dalam mendaftarkan dan mencatatkan kekayaan intelektual. Dari diskusi ini, ditemukan solusi efektif untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan kekayaan intelektual.

"Karena adanya efisiensi anggaran, maka dana bantuan untuk pelaku usaha dalam mendaftarkan merek usahanya kini dihapus. Solusinya, dinas terkait atau pelaku usaha dapat membuat merek kolektif yang biayanya lebih murah karena dapat digunakan oleh lebih dari satu pelaku usaha, dengan syarat tetap menjaga kualitas dan mutu produk," terang Kadiv Yankum.

Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sulawesi Utara, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulawesi Utara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Utara, Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado, Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado dan Perwakilan Dinas Kebudayaan Prov. Sulawesi Utara serta Perwakilan dari Dinas Pariwisata Kota Manado.

MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow dan tim BMN Kanwil mengikuti rapat Pembahasan Penggunaan Bersama dan Pengalihan Barang Milik Negara (BMN) Eks Kemenkumham secara virtual dari ruang rapat Kakanwil, Rabu (27/8).

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut terhadap pembahasan bersama terkait penggunaan dan rencana pengalihan barang milik negara eks Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri oleh masing-masing Sekjen dan Irjen dari Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imipas pada tanggal 19 Agustus 2025 dan Rapat koordinasi antara Kementerian Hukum, HAM, IMIPAS, dan DJKN pada tanggal 14 Agustus 2025 lalu.

Dalam rapat tersebut, dilakukan Evaluasi pelaksanaan penggunaan bersama dan/atau penggunaan sementara BMN di Kantor Wilayah, Kebutuhan dari tiap-tiap Kantor Wilayah baik Hukum, HAM, IMI, dan PAS dihitung kembeli dengan merujuk pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN hingga Kebutuhan meliputi kebutuhan tempat kerja dan tempat tinggal di tiap-tiap wilayah.

Kepala Biro BMN, Itun Wardatul Hamro dalam kesempatan tersebut, meneruskan arahan Sekretaris Jenderal Kemenkum mengenai tindak lanjut hasil pertemuan antara Kemenkum, Kemenham dan Kemenimipas terkait penggunaan bersama dan penggunaan sementara BMN sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi dari masing-masing Kementerian. "Seluruh pelaksanaan penggunaan Bersama dan penggunaan sementara pada Kantor Wilayah agar dilaksanakan sampai dengan sampai dengan 31 Desember 2025," sambungnya.

Lebih lanjut, Itun menyampaikan dalam rangka likuidasi, terdapat mekanisme pembagian aset dan penggunaan aset untuk tanah, bangunan, selain tanah/bangunan hingga barang persediaan.

MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua bersama jajaran fungsional Pustakawan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum Kanwil mengikuti Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI, Rabu (27/8).

Kegiatan yang diikuti secara virtual dari ruang kerja Kakanwil ini menghadirkan Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Saefur Rochim, sebagai narasumber utama dengan Pustakawan Madya Katarina Rosariani sebagai moderator.

Dalam paparannya, narasumber menekankan pentingnya penguatan enam aspek pembinaan JDIH, meliputi organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi. Ia juga mendorong inovasi penyebaran informasi hukum melalui media sosial agar layanan JDIH semakin mudah diakses masyarakat.

Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN berharap, seluruh pengelolaan pengelolaan JDIH se-Indonesia semakin profesional, modern, dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung keterbukaan informasi hukum di daerah.