JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, bersama Para Kepala Divisi dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum mengikuti pembukaan rapat koordinasi pengendalian kinerja Kementerian hukum yang bertajuk “Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045" pada Senin (15/12).

Pengendalian Kinerja ini dilakukan sebagai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yaitu aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi kinerja tersebut dilaksanakan, dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong Kementrian Hukum untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi dalam pencapaian kinerja.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran ini didahului dengan arahan dari ketua steering committe, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady. Andry menyampaikan target kinerja Kemenkum di tahun 2026 yang terdiri dari sasaran strategis 1, terwujudnya kepastian hukum di seluruh NKRI dan sasaran strategis 2, terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Andry juga mengungkapkan Kerangka Pembangunan Strategis Hukum 2025-2029, yang mempunyai visi terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakanstabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta misi Kemenkum "Terwujudnya Kepastias Hukum".

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang memberikan sambutan menyampaikan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2026, yaitu “Akselerasi Transformasi Digital untuk Kementerian Hukum yang Modern, Adaptif dan Berintegritas”.

"Kementerian Hukum perlu memperkuat kelembagaan dan tugas fungsi melalui penguatan regulasi, optimalisasi layanan hukum, serta peningkatan koordinasi lintas unit. Direktorat OPHI ditingkatkan fungsinya sebagai pusat integrasi data dan layanan administrasi hukum," terang Supratman.

Ia juga menyampaikan terobosan Kemenkum, Super Apps yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan digital terpadu satu pintu di Kementerian Hukum, guna mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, mendukung transformasi digital, serta mengurangi duplikasi aplikasi di masing-masing unit eselon I.

Sebagai penutup, Supratman berharap semoga segala usaha terbaik yang diupayakan akan menjadi bekal penting untuk kemajuan bersama, demi terwujudnya Kementerian Hukum yang semakin PASTI Berkinerja dan Berdampak.

MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Tim Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Kanwil serta peserta magang mengikuti Rapat Pembekalan Admin dan Mentor Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Biro SDM Kementerian Hukum, secara daring, pada Senin (15/12).

Rapat pembekalan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada admin dan mentor di lingkungan Kementerian Hukum terkait mekanisme pelaksanaan program magang, peran dan tanggung jawab mentor, serta tata kelola administrasi yang efektif guna mendukung pengembangan kompetensi peserta magang.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan unit kerja dari seluruh Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelaksanaan program strategis kementerian di bidang pengembangan talenta muda.

Melalui rapat ini, Biro SDM Kementerian Hukum menekankan pentingnya sinergi antara admin dan mentor dalam menciptakan lingkungan magang yang edukatif, terarah, dan selaras dengan kebutuhan organisasi, sehingga lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang optimal.

Pelaksanaan rapat pembekalan secara daring memungkinkan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus memastikan keseragaman pemahaman dalam implementasi Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.

MITRA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Lieta Eva Ondang, bersama tim KI melakukan koordinasi Merek Kolektif Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kekayaan Intelektual Komunal dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 11-13 Desember ini dimulai dengan kunjungan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang diterima langsung oleh Kepala Bidang Koperasi UKM. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menggali potensi produk dan jasa yang ada di koperasi desa/kelurahan Merah Putih untuk didorong menjadi merek kolektif, sekaligus memfasilitasi pendaftaran merek yang dapat memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Selama pertemuan, tim Kanwil Kemenkum Sulut menekankan pentingnya pendaftaran merek kolektif sebagai salah satu cara untuk mengangkat identitas produk lokal yang dihasilkan oleh koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Hal ini diyakini dapat membuka akses pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat daya tawar produk-produk tersebut di pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Pembahasan mengenai potensi produk dari koperasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memajukan ekonomi lokal melalui perlindungan kekayaan intelektual.

Setelah itu, tim melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan inventarisasi kebudayaan yang ada di daerah tersebut dan mengidentifikasi potensi kekayaan intelektual komunal yang dapat didaftarkan. Inventarisasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional yang sebelumnya belum mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara. Diharapkan, upaya ini akan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah.

Dalam proses inventarisasi, ditemukan empat potensi kekayaan intelektual komunal yang dapat didaftarkan, yakni Kain Bentenan, Tradisi Berus, Tarian Masayo, dan Tarian Maniposalak. Potensi-potensi budaya ini memiliki nilai yang sangat tinggi, baik dari segi budaya maupun ekonomi, dan diharapkan dapat memperoleh perlindungan hukum yang sah dari negara. Dengan perlindungan hukum ini, kekayaan intelektual komunal tersebut dapat dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, serta memperkaya khasanah budaya Indonesia.

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar kegiatan fasilitasi dan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (KI) para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Minahasa Utara (Minut), pada Jumat (12/12). Kegiatan yang bertujuan memperkuat upaya pelindungan KI bagi pelaku serta komunitas kreatif di daerah ini, menghasilkan pendaftaran langsung oleh para peserta.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Sam Ratulangi Kanwil Kemenkum Sulut tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Minahasa Utara, yang bertindak sebagai sponsor fasilitasi pendaftaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa Utara Tahun 2025.

Dalam kesempatan itu, tim Bidang KI memberikan asistensi teknis langsung untuk membantu peserta memahami proses pendaftaran Hak Cipta dan Merek. Pendampingan ini meliputi verifikasi data, pengecekan kelengkapan dokumen, serta penjelasan mendalam mengenai klasifikasi dan langkah-langkah administratif pendaftaran KI.

Pelaku UMKM dan kreatif mengikuti sesi konsultasi untuk meninjau kelayakan pendaftaran KI mereka, termasuk pemeriksaan awal terhadap identitas merek, originalitas ciptaan, dan pemilihan kelas barang/jasa yang tepat. Peserta juga menerima penjelasan mengenai sistem pendaftaran merek dan hak cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta persyaratan dokumen pendukung.

Keefektifan kegiatan ditunjukkan dengan dilakukannya pendaftaran langsung oleh peserta di lokasi dengan bantuan petugas. Seluruh berkas dan input data berhasil diselesaikan di tempat, memastikan proses berjalan cepat dan akurat.

Secara keseluruhan, kegiatan fasilitasi pendaftaran merek yang didukung oleh APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025 ini mencatatkan hasil signifikan, yakni:
17 Merek berhasil didaftarkan dengan total 25 Kelas Permohonan dan 2 Pencatatan Hak Cipta berhasil diselesaikan.

Setelah pendaftaran berhasil, Invoice Billing pendaftaran merek dan hak cipta telah diserahkan kepada BRIDA Minahasa Utara. BRIDA Minut selanjutnya akan menindaklanjuti proses pembayaran sesuai mekanisme fasilitasi yang menggunakan APBD.

MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, mengikuti Penilaian Kompetensi melalui Profiling ASN (ProASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Sulawesi Utara, pada Jumat (12/12).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Regional XI BKN Sulawesi Utara ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan, terutama dalam aspek manajerial, sosial kultural, dan potensi jabatan. Penilaian dilakukan oleh tim assessor BKN dengan menggunakan metode Profiling ASN yang telah tersertifikasi dan terintegrasi dalam sistem evaluasi nasional.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil penilaian kompetensi dapat menjadi dasar objektif dalam pengembangan karier dan peningkatan kinerja pejabat di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya Kanwil Sulawesi Utara.