Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja Triwulan I serta pembahasan rencana kerja dan anggaran bulan April 2026 yang diikuti oleh seluruh jajaran, meliputi bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Divisi Pelayanan Hukum (P3H), dan Badan Strategi Kebijakan (BSK).

Dalam rapat tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, yang mewakili bidang AHU, menekankan pentingnya penguatan koordinasi secara intensif, baik di tingkat wilayah maupun pusat, guna memastikan sinkronisasi kebijakan berjalan optimal. Kepala Bidang AHU selanjutnya memaparkan rencana kerja dan anggaran disertai evaluasi capaian sebelumnya serta langkah-langkah perbaikan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa target pada bidang AHU harus menjadi prioritas dan didorong untuk tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, Kakanwil menekankan pentingnya menghasilkan output kegiatan yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pencetakan dan penyerahan sertifikat secara langsung.

Pada bidang Kekayaan Intelektual, disampaikan evaluasi kinerja Triwulan I serta rencana kerja bulan April 2026. Kakanwil mendorong peningkatan kinerja melalui pemetaan potensi sentra KI di Sulawesi Utara serta pengembangan dan pelindungan potensi lokal, seperti Nanas Lobong, sebagai kekayaan intelektual daerah.

Pada Divisi Pelayanan Hukum (P3H), disampaikan bahwa target kinerja dan anggaran Triwulan I Tahun 2026 telah tercapai dengan baik, disertai paparan capaian kinerja BPHN hingga awal April 2026. Sementara itu, dari Badan Strategi Kebijakan, dipaparkan capaian periode Januari–Maret 2026 serta rencana kerja bulan April.

Dalam arahannya, Kakanwil juga menekankan optimalisasi pengelolaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), khususnya dalam penerbitan sertifikat, penguatan kapasitas paralegal secara rutin, serta peningkatan koordinasi dengan BPHN. Selain itu, pemetaan lokasi Posbankum menjadi langkah strategis dalam pengembangan layanan ke depan.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Manado (02/04) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka penguatan penyusunan produk hukum daerah.

Kepala Kantor Wilayah diwakili oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hendra Zachawerus, didampingi oleh Tim Fungsional Perancang. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Dougles Waas serta Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yulita Walangi. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian materi muatan rancangan peraturan daerah agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fokus pembahasan diarahkan pada rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ranperda ini dinilai strategis sebagai instrumen hukum daerah dalam mewujudkan penataan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan tertata di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Koordinator Perancang menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah melakukan konsultasi sejak tahap awal penyusunan rancangan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan implementatif.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Perancang memberikan sejumlah masukan, khususnya terkait penguatan landasan data dalam Naskah Akademik. Pengumpulan data primer dan sekunder mengenai kondisi perumahan di lapangan diharapkan dilakukan secara akurat dan terukur, sehingga norma yang dirumuskan dalam Ranperda mampu menjawab kebutuhan serta permasalahan permukiman secara tepat sasaran.

Selain itu, penyusunan rancangan juga diingatkan untuk memperhatikan aspek sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta regulasi turunan terkini pasca Undang-Undang Cipta Kerja, guna menjamin harmonisasi dan kepastian hukum dalam implementasinya.

Manado (02/04) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang diwakili oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hendra Zachawerus, menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka membahas mekanisme serta persyaratan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Tim Kantor Wilayah dipimpin oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, Hendra Zachawerus, didampingi oleh Tim Fungsional Perancang. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diwakili oleh Kasubid Penagihan, Firman Simbala, bersama Fungsional Perancang, Freddy Birahim.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan permohonan konsultasi terkait rencana penyusunan Ranperda tentang Kekayaan Intelektual. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus pelindungan terhadap potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah.

Koordinator Perancang menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual melalui mekanisme di luar Propemperda. Menurutnya, pembentukan Perda di bidang kekayaan intelektual memiliki peran strategis sebagai payung hukum dalam melindungi potensi kekayaan intelektual lokal, baik yang bersifat komunal maupun personal, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyusunan Ranperda di luar Propemperda dimungkinkan dalam kondisi tertentu atau keadaan mendesak, dengan tetap memenuhi tahapan analisis dan kajian yang komprehensif. Proses tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Perancang juga memberikan masukan teknis kepada Pemerintah Daerah agar memperkuat penyusunan Naskah Akademik. Penekanan diberikan pada validitas serta ketepatan data sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat, sehingga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di Bolaang Mongondow Timur.

Kegiatan berlangsung dengan baik dan produktif. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hasil konsultasi melalui penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda.

Sebagai bentuk dukungan, Tim Perancang Kantor Wilayah akan memberikan pendampingan berkelanjutan pada setiap tahapan penyusunan Ranperda Kekayaan Intelektual, mulai dari penyelarasan konsepsi hingga proses harmonisasi, guna memastikan produk hukum yang dihasilkan berkualitas, implementatif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Manado – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Apri Listiyanto, bertindak sebagai pembina apel pada pelaksanaan apel pagi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kamis (02/04).

Apel pagi ini diikuti oleh seluruh jajaran sebagai momentum untuk memperkuat disiplin serta menyelaraskan langkah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam arahannya, Apri menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan bahwa setiap pegawai memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan organisasi, sehingga diperlukan fokus, konsistensi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana kerja.

“Kita harus memastikan setiap rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana secara optimal melalui kerja sama dan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Apri juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat.

Selain itu, Apri turut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh peserta apel. Meskipun disampaikan setelah perayaan, hal tersebut tidak mengurangi makna silaturahmi yang terus dijaga sebagai bagian dari penguatan kebersamaan.

Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi.

Manado (01/04) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kompetensi Paralegal dengan mengangkat materi mengenai waris, wasiat, dan hibah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bersama Tim Penyuluh Hukum. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi dan atensi kepada seluruh paralegal yang telah berperan aktif dalam pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Materi disampaikan oleh Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah, yaitu Reba Paputungan dan John Tobiling. Pemilihan topik waris, wasiat, dan hibah didasarkan pada tingginya kebutuhan dan banyaknya permasalahan yang dihadapi paralegal di lapangan terkait isu-isu tersebut.

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa waris merupakan perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan pembagian dilakukan setelah penyelesaian utang dan kewajiban pewaris. Wasiat merupakan pemberian yang dinyatakan oleh seseorang untuk berlaku setelah meninggal dunia dengan batas maksimal sepertiga dari harta dan tidak merugikan ahli waris. Sementara itu, hibah adalah pemberian harta yang dilakukan pada saat pemberi masih hidup secara sukarela tanpa imbalan dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali. Ketiganya perlu dituangkan secara jelas dan tertulis guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif dan mendapatkan antusiasme tinggi dari para peserta. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan paralegal terhadap pemahaman yang komprehensif dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan Penguatan Kompetensi Paralegal berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain peningkatan kualitas pendampingan dan konsultasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan, pelaksanaan sosialisasi lanjutan terkait waris, wasiat, dan hibah di tingkat desa dan kelurahan, peningkatan pencatatan serta pelaporan setiap kasus yang ditangani, serta optimalisasi peran Posbankum sebagai pusat layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Transformasi Budaya Kerja
Hemat Energi