Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kurniaman Telaumbanua yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto menghadiri rangkaian kegiatan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (15/08).
Bertempat di Ruang Rapat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiskus Andi Silangen, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, para Anggota Forkompimda dan Jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan diawali dengan mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dimana dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa Proklamasi menjadi moment penting bagi bangsa Indonesia sehingga Indonesia bisa berdiri tegak di kaki sendiri. Kemerdekaan diraih dengan semua kekuatan para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan yang bertujuan untuk melawan kemiskinan, kelaparan.
“Semua Presiden pendahulu saya bekerja keras mewujudkan bangsa yang merdeka adil dan makmur sesuai amanah UUD 1945. Sebagai Bangsa yang besar, Bangsa Indonesia harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri dengan sumber daya yang dimiliki.” ujar Prabowo.
Presiden RI Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat untuk bekerja keras membangun bangsa agar merdeka dari kemiskinan, kelaparan, serta meningkatkan pendidikan, sehingga Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. “Tantangan menjaga dan mengelola kekayaan agar bisa terwujud harus dilakukan bersama-sama.” tegas Prabowo.
Selanjutnya, Apri mengikuti Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah RUU tentang APBN T.A 2026 Beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Prabowo menyampaikan pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif. “Kita harus prudent mengelola utang, defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.” Pungkas Prabowo.
