Manado — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Hendrik Pagiling, mengikuti Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara tentang Pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (3/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, serta melibatkan perangkat daerah terkait dan unsur teknis lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, menegaskan bahwa penyusunan rancangan Pergub ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan izin pertambangan rakyat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan instansi vertikal guna menghadirkan regulasi yang komprehensif dan implementatif.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum dalam rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Harmonisasi regulasi sangat penting agar rancangan Pergub tentang pengelolaan izin pertambangan rakyat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan bagi masyarakat serta mendukung tata kelola pertambangan yang akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Hendrik.
Rapat ini bertujuan untuk membahas substansi pengaturan, mekanisme perizinan, serta aspek pengawasan dalam pengelolaan izin pertambangan rakyat di Sulawesi Utara. Melalui forum tersebut, diharapkan rancangan Pergub yang disusun dapat menjawab kebutuhan daerah, meminimalisir potensi konflik, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan rakyat.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan pembahasan pasal demi pasal, serta penajaman materi muatan agar sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
