Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Pastikan Regulasi Tepat Sasaran, Kemenkum Sulut Bahas Pembebasan Bea Tanah dan Bangunan

 WhatsApp Image 2025 01 23 at 15.08.10

Manado (23/1) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menggelar rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Produk Hukum Daerah Kota Tomohon. Fokus utama rapat ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Tomohon tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

WhatsApp Image 2025 01 23 at 15.08.11 1

Rapat ini dibuka oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Raymond J.H Takasenseran yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Veiby Sinta Koloay. Hadir pula Tim Harmonisasi Perancang Peraturan Perundang-undangan serta perwakilan dari Pemerintah Kota Tomohon, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Dalam sambutannya, Raymond J.H Takasenseran menekankan pentingnya peran pimpinan dalam proses pengharmonisasian produk daerah. Menurutnya, keterlibatan aktif pimpinan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang optimal, tetapi juga untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga guna memastikan implementasi yang lebih efektif di lapangan.

WhatsApp Image 2025 01 23 at 15.08.11

Sekretaris Badan, Meidy Pandey, dalam pemaparannya menegaskan pentingnya harmonisasi terhadap rancangan peraturan ini. Ia menyampaikan bahwa sebelum produk hukum daerah ini diharmonisasikan, perlu dilakukan penelaahan dan pencermatan oleh Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkumham. Langkah ini bertujuan agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketua Tim Harmonisasi, Perancang Ahli Madya Hendra Zachawerus, menjelaskan bahwa harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan yang diajukan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Setelah melalui berbagai pembahasan, rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara. Surat Selesai Harmonisasi akan diterbitkan setelah draft rancangan mengalami revisi dan diunggah dalam aplikasi Harmonjo. Dengan adanya proses harmonisasi ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Tomohon.

WhatsApp Image 2025 01 23 at 15.08.10 1

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Diponegoro No. 87, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, 95112
PikPng.com phone icon png 604605   0431-870359 / +62851 7971 4300
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsulut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsulut@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI SULAWESI UTARA


Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Diponegoro No. 87, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, 95112
PikPng.com phone icon png 604605  
PikPng.com email png 581646   kanwilsulut@kemenkumham.go.id