Manado — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) mengikuti sosialisasi Survei Penilaian Integritas, Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK) dan rencana tindak lanjut hasil SPI Tahun 2024, Kamis(26/6).
Kegiatan yang digelar secara blended tersebut, digagas oleh Inspektorat Jenderal melalui Pusat Pengawasan dan Pengendalian (PPP). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal,Baroto, dan dihadiri oleh para Kepala Biro, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kepala Kantor Wilayah, serta para Kepala Badan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum .
Sekretaris Inspektorat Jenderal,Baroto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya SPI sebagai alat bantu (tools) dalam mencegah dan mengantisipasi praktik korupsi dan kolusi di lingkungan Kementerian Hukum. “SPI bukan sekadar survei, tapi merupakan mekanisme penting untuk mengukur dan memperkuat integritas dalam sistem pemerintahan kita,” ujarnya.
Baroto juga menyoroti bahwa masa transisi yang terjadi pada Kementerian Hukum saat ini menjadi catatan penting bagi seluruh pihak untuk tetap menjaga komitmen terhadap integritas. “Dalam periode transisi ini, kontribusi aktif seluruh unit kerja sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan upaya pencegahan korupsi,” tambahnya.
Menurut Baroto, persepsi yang sama dan pandangan yang selaras terhadap pentingnya SPI menjadi kunci keberhasilan. "Dukungan dan komitmen dari pimpinan sangat krusial untuk menjadikan SPI sebagai prioritas, termasuk dalam merespon dengan baik seluruh dokumentasi dan tindak lanjutnya,” tegas Baroto.
Kegiatan ini juga menjadi momen pengingat bahwa di tengah kesibukan dan beban kerja yang tinggi, respon terhadap SPI tidak boleh diabaikan. Dengan kontribusi dari seluruh elemen Kementerian Hukum, pelaksanaan survei dapat segera dilaksanakan secara optimal.
Menutup sambutannya, Baroto menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak. “Terima kasih atas partisipasi dan komitmennya. Sekali lagi, SPI hanyalah alat. Yang utama adalah kesungguhan kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
Selanjutnya pemaparan materi terkait Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 & Rencana Aksi Tindak Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 serta Pelaksanaan SPI 2025 oleh perwakilan PPP Itjen.
