MANADO-Komitmen untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (PZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kembali ditegaskan, dalam rapat koordinasi pemenuhan data dukung B.06 PZI Kanwil Kemenkum Sulut yang digelar di Aula Sam Ratulangi, Kamis (12/6).

Ketua Tim PZI Kanwil Kemenkum Sulut, Veiby Sinta Koloay, didampingi oleh Raymond Takasenseran sebagai Wakil Ketua PZI dan Sekretaris PZI, Denny Porajow mengapresiasi kehadiran tim Kanwil yang terdiri dari ketua pokja,sekretaris pokja,dan seluruh anggota tim. Denny Porajow juga menekankan pentingnya peran seluruh ASN dalam pelaksanaan pembangunan ZI.

Veiby Koloay dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembangunan ZI bukan hanya tanggung jawab satu orang. "Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah penyusunan dan pengunggahan daduk B.06 yang menjadi bagian penting dari penilaian ZI. Daduk B.06 harus sudah lengkap dan diunggah paling lambat tanggal 30 Juni 2025, dan pengumpulan daduk B.06 sudah bisa dilakukan mulai hari ini serta tidak ada alasan lagi terkait kurangnya waktu pengumpulan data," pesan Veiby.

Veiby juga mengingatkan bahwa perjuangan panjang yang telah membuahkan hasil hingga meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) harus dijadikan modal untuk menatap tahapan berikutnya, yakni Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Butuh perhatian lebih dan kerja sama yang solid antar pokja demi mencapai predikat WBBM sebagai tahapan yang lebih tinggi, serta tidak bisa dilakukan dengan setengah hati,” tegas Veiby.

“Tidak ada keberhasilan tanpa kerja sama. Mari kita buktikan bahwa kita bisa mencapai WBBM dengan semangat dan kerja kolektif,” pungkas Veiby.

Untuk memperkuat koordinasi, Ketua Tim PZI menunjuk PIC khusus untuk mengelola dan memantau pengumpulan data dukung serta menentukan tugas-tugas terkait pengumpulan data tersebut.

Manado (12/06) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Pengelolaan jasa Lainya Perseorangan.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Veiby Sinta Koloay beserta Tim Harmonisasi Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Veiby juga memberikan atensi dan apresiasi terhadap kepercayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro kepada Kanwil Kemenkum Sulut untuk mengharmonisasikan produk hukum daerah.

Tampak hadir dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lasya Mamonto yang didampingi oleh Evi Hastuti dari Bagian Hukum Pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro yang sekaligus menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang akan diharmonisasikan dapat menyesuaikan dengan peraturan sekaligus dilakukan penelaahan dan pencermatan oleh Tim Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum sehingga produk hukum daerah ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Dipimpin oleh Ketua Tim, Perancang Ahli Madya Kevin Karwur dikemukakan bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap pengaturan dalam Peraturan Daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pembentukan peraturan bupati ini ini pada dasarnya adalah untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dalam penyediaan jasa lainnya pada pemerintah daerah, serta perwujudan pembentukan sumber daya manusia.

Selanjutnya dilakykan penandatanganan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi akan dikeluarkan setelah draft Rancangan telah dirubah dan diupload aplikasi E- Harmonisasi.

Manado (12/06) - Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Veiby Sinta Koloay didampingi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Raywaya Lasut selaku Ketua Tim melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Produk Hukum Daerah Kota Tomohon tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah.

“Harmonisasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Veiby juga menjelaskan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk memastikan keselarasan antara rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi pertentangan norma hukum dan tumpang tindih kewenangan.” Ujar Veiby Koloay dalam sambutannya saat membuka rapat.

Dari pihak Pemerintah Daerah Kota Tomohon Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tomohon yang didampingi oleh Bagian Hukum Kota Tomohon yang menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis yang diberikan Kanwil Kemenkum Sulut melalui proses harmonisasi.

Pihaknya juga menyapampaikan bahwa untuk menyesuaikan peraturan ini perlu ada penelaahan dan pencermatan oleh Tim Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum sehingga produk hukum daerah ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Raywaya Lasut selaku Ketua Tim Harmonisasi juga mengemukakan bahwa perlu adanya penyesuaian draft terhadap pengaturan dalam Peraturan Kepala Daerah pemerintah Kota Tomohon perlu melakukan penyesuaian tarif dalam pemungutan Pajak dan Retribusi di Kota Tomohon.

Kemudian Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara dan Surat Selesai Harmonisasi akan dikeluarkan setelah draft Rancangan telah dirubah dan diupload aplikasi E- Harmonisasi.

BOLMUT - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua melalui Penyuluh Hukum Madya, Reba Paputungan dan tim melakukan koordinasi Inventarisasi Data Permasalahan Hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Rabu (11/6).

Tim yang terdiri dari Ketua Tim Pelaksana Tugas, Penyuluh Hukum Madya, Reba Paputungan dan Penyuluh Hukum Pertama menyambangi empat instansi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), diantaranya : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara; Polres Bolaang Mongondow Utara; Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Polsek Bolangitang.

Koordinasi diawali dengan mengunjungi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara. Disana, Tim penyuluh menyampaikan maksud koordinasi yang berkaitan dengan permintaan data demografis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025. "Penyusunan Peta Penyuluhan Hukum dilakukan agar kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat sesuai dengan sasaran, wilayah, dan kebutuhan hukum masyarakat," ujar Reba.
Selain itu, Reba juga menyinggung tentang pembentukan Posbankum dan Kadarkum di wilayah Bolaang Mongondow Utara. Kegiatan koordinasi berlanjut ke Polres Bolaang Mongondow Utara dan Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara untuk menginventarisasi data permasalahan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sepanjang tahun 2024 dan dalam semester I tahun 2025.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Tim Pelaksana melanjutkan pelaksanaan inventarisasi data permasalahan hukum dengan lokus yang lebih fokus di Polsek Bolangitang. Hal tersebut dilakukan dengan maksud guna mendapatkan data yang lebih komprehensif.

Permintaan data permasalahan hukum yang dihimpun akan menjadi bahan bagi para Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di masyarakat.

BITUNG - Biro Humas, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menggelar pembinaan dan koordinasi hukum, komunikasi publik dan kerja sama di Aula Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/6).

Bekerja sama dengan Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara, Biro Hukerma menyelenggarakan kegiatan ini demi mengakselerasi tugas dan fungsi Biro Hukerma di wilayah dan menyampaikan kebijakan pusat terkait kehumasan, layanan hukum dan kerja sama untuk wilayah.

Ketua Tim Hukum pada Biro Hukerma, Lisa Noviana menyampaikan bahwa kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab mengenai pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kehumasan, layanan hukum hingga layanan kerja sama luar negeri dan dalam negeri.

Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kurniaman Telambanua, yang memberikan sambutan selamat datang, menyampaikan bahwa peran Kanwil sebagai perpanjangan tangan unit pusat sangat penting dalam memastikan program dan kebijakan pusat terlaksana dengan baik di daerah.

"Kanwil juga berperan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, termasuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Biro Hukerma," ucap Kakanwil.

Kakanwil Kurniaman Telaumbanua juga mengatakan bahwa pembelajaran pengembangan kompetensi ini penting dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi dalam organisasi.

Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Hendriana yang turut hadir dan membuka kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya memberikan layanan publik yang transparan khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan sosialisasi yang tepat dan efektif melalui pemanfaatan media komunikasi yang baik."Sajikan layanan publik yang transparan dengan memberikan sosialisasi yang tepat dan efektif melalui pemanfaatan media komunikasi yang baik," pesan Yadi. Yadi juga menyoroti peran krusial komunikasi publik yang efektif dan transformasi digital dalam mendukung program-program pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat (public trust).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun dan dua orang peserta masing-masing dari sepuluh Kantor Wilayah yang ada di Wilayah Kerja Badiklat Hukum Sulut serta dihadiri secara virtual oleh para Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerja Badiklat Hukum Sulut.