Manado (25/02) – Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) menggelar Rapat Koordinasi Teknis secara hybrid dengan tema "Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah". Kantor Wilayah Kementerain Hukum Sulawesi Utara mengikuti secara berani dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta pegawai yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan hukum di wilayah.
Kepala BSK nasional reformasi Hukum membuka acara ini dan menekankan pentingnya hukum di daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kebijakan hukum. Dalam sambutannya, beliau juga memberikan penghargaan kepada Kantor Wilayah yang meraih predikat terbaik dalam pencapaian kinerja anggaran BSK Hukum tahun 2024.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raymond Takasenseran, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Veiby Koloay, serta para pejabat terkait. Dalam sesi laporan, Sekretaris BSK Hukum menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan acuan dalam menjalankan tugas serta fungsi strategi badan tersebut di tingkat daerah.
Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah pembahasan strategi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah. Kepala BSK Hukum mendorong Kepala Kantor Wilayah untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam berbagai program, seperti pendampingan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), Sistem Pengawasan dan Kepatuhan (SPAK) dan Sistem Pengendalian Kinerja Pegawai (SPKP), serta berbagai program hukum lainnya, termasuk SIPKUMHAM, AIEK, dan DSK.
Selain itu, dalam rapat ini juga disampaikan sejumlah materi teknis terkait kebijakan hukum di daerah, termasuk sosialisasi pedoman pelaksanaan berbagai program strategis di wilayah. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber, membahas berbagai aspek pendampingan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan hukum yang tengah berjalan.
