MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mematangkan persiapan teknis menyambut kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulut, Senin (23/2).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten I) Pemprov Sulut, Danny Mangala. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada detail teknis peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dijadwalkan menjadi salah satu agenda krusial Menteri Hukum selama berada di Bumi Nyiur Melambai.
Dalam arahannya, Danny Mangala menekankan bahwa kunjungan pejabat tinggi negara memerlukan standar protokoler yang ketat.
Pembahasan mencakup skema penyambutan di bandara, alur mobilisasi rombongan, hingga pengaturan pengamanan di lokasi kegiatan.
"Sinergi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal sangat penting. Kita harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan standar protokoler nasional," ujar Danny.
Hadir dalam rapat tersebut jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Sulut, di antaranya Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono. Dari pihak Pemprov, turut hadir unsur Biro Umum, Bagian Hukum, hingga pihak keamanan.
Rapat tersebut membedah rundown kegiatan secara mendalam, meliputi
Susunan Acara, Logistik, hinggaDokumentasi.
Sebagai tindak lanjut, tim teknis dari kedua belah pihak akan segera melakukan finalisasi running kegiatan dan pengecekan langsung di lapangan. Langkah ini diambil guna memastikan setiap aspek administratif maupun teknis pengamanan terlaksana secara optimal.
