MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiling menerima audiensi dari Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru, Kamis(29/01). Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini menjadi momentum penguatan kerja sama hukum yang telah membuahkan prestasi membanggakan.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa Kabupaten Bolsel berhasil mempertahankan prestasi gemilang dengan meraih nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) tertinggi di wilayah Sulawesi Utara selama dua tahun berturut-turut. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bolsel dalam melakukan penataan regulasi yang berkualitas.
Kakanwil menekankan pentingnya proses harmonisasi dalam setiap pembentukan produk hukum daerah. Hal ini selaras dengan pesan Menteri Hukum agar setiap regulasi yang dilahirkan di daerah dapat disinergikan dengan aturan pusat guna memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi masyarakat.
"Apapun produk hukum yang dihasilkan daerah, harus disinergikan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dan mendapatkan kepastian hukum. Kami di Kanwil siap mengawal proses harmonisasi tersebut agar selaras dan berdaya guna," tegas Kakanwil.
Dua poin strategis lainnya yang dibahas adalah rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait Kekayaan Intelektual (KI) dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Mengenai Perda KI, Bupati Bolsel menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memayungi pelindungan potensi kreatif dan komoditas lokal Bolsel agar memiliki legalitas kuat.
Lebih lanjut, Kakanwil menginstruksikan agar Posbankum bukan sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kurang mampu di Bolsel.
Bupati Iskandar Kamaru menyambut positif arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi IRH yang diraih Bolsel tidak lepas dari bimbingan Kanwil Kemenkum Sulut. "Kami tidak ingin berpuas diri. Dukungan untuk pembentukan Perda KI dan optimalisasi Posbankum akan menjadi prioritas kami. Sinergi ini penting agar pelayanan hukum di Bolsel semakin transparan dan akuntabel," ujar Bupati Iskandar.
Pertemuan yang turut dihadiri oleh para Kepala Divisi dan Pejabat Struktural ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga harmoni antara instansi vertikal dan pemerintah daerah demi kemajuan Sulawesi Utara.
