Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Pos Bantuan Hukum Desa Jadi Fokus, Kanwil Kemenkum Sulut Ikuti Rakor BPHN

 WhatsApp Image 2025 02 12 at 16.01.20

Manado (12/2) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Sulut) mengikuti rapat koordinasi program Pembinaan Hukum yang digelar daring, di mana Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, menyampaikan materi mengenai Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kurniaman Telaumbanua juga Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Sulut, Veiby Koloay dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow, serta seluruh Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum.

WhatsApp Image 2025 02 12 at 16.01.22 1

Dalam pemaparannya, Min Usihen menjelaskan bahwa BPHN telah menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 dengan Nomor: PHN-PR.01.03-01 Tahun 2025. Pedoman ini menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program strategis untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah pendirian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Program ini menargetkan keberadaan Pos Bantuan Hukum di setiap Kabupaten/Kota, yang akan menjadi pusat layanan hukum bagi masyarakat miskin di desa dan kelurahan. Pos tersebut akan melibatkan paralegal sebagai perpanjangan tangan dari Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi guna memastikan akses keadilan lebih merata.

WhatsApp Image 2025 02 12 at 16.01.22

Selain itu, pada tahun 2025, BPHN juga menargetkan minimal lima produk hukum daerah untuk dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum. Upaya lainnya mencakup peningkatan layanan literasi hukum bagi masyarakat serta penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sumber informasi hukum yang akurat dan mudah diakses.
Keikutsertaan Kanwil Sulut dalam rapat ini menjadi momentum penting bagi jajaran Kanwil dalam menyusun strategi yang efektif guna mengimplementasikan program-program tersebut di wilayah Sulawesi Utara. Dengan adanya program ini, diharapkan akses terhadap layanan hukum dapat semakin luas dan merata di seluruh daerah.

WhatsApp Image 2025 02 12 at 16.01.21 1

WhatsApp Image 2025 02 12 at 16.01.21

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Diponegoro No. 87, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, 95112
PikPng.com phone icon png 604605   0431-870359 / +62851 7971 4300
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsulut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsulut@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI SULAWESI UTARA


Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Diponegoro No. 87, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, 95112
PikPng.com phone icon png 604605  
PikPng.com email png 581646   kanwilsulut@kemenkumham.go.id