MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendirk Pagiling melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, di Wisma Gubernur pada Selasa (20/1). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas serta koordinasi terkait pelayanan hukum di Bumi Nyiur Melambai.
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulut memperkenalkan jajarannya, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Gubernur Yulius Selvanus menyambut hangat kehadiran rombongan dengan didampingi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Christian Talumepa, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Olivia Theodore.
Kakanwil mengawali pembicaraan dengan melaporkan pelaksanaan prosesi pisah sambut jabatan yang telah berlangsung pada Senin (19/1) kemarin. "Kami berkomitmen penuh untuk terlibat aktif dalam berbagai agenda pembangunan di wilayah Sulawesi Utara, khususnya yang bersentuhan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat," ujar Kakanwil.
Terdapat beberapa poin strategis yang menjadi bahasan utama dalam audiensi tersebut, di antaranya: Harmonisasi Produk Hukum, Optimalisasi penyelarasan peraturan daerah agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selain itu, Bantuan Hukum juga menjadi atensi. "Penguatan 1.839 Pos Bantuan Hukum yang telah terbentuk, kami berencana mengadakan pelatihan paralegal bagi kepala desa atau sangadi secara bertahap di seluruh wilayah Sulut," kata Hendrik.
Pada Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kakanwil menyampaikan Rencana pembentukan Sentra KI pada tahun 2026, koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Koperasi dan UMKM, serta percepatan pendaftaran Batik Sulawesi Utara dan Indikasi Geografis untuk meningkatkan nilai ekonomi pelaku usaha.
Selain itu, Kakanwil juga menyoroti program prioritas mengenai Merek Kolektif yang diharapkan mampu mendongkrak daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
Merespons hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum Sulut. Gubernur berharap kolaborasi ini dapat langsung ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
