Manado (05/02) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, mewakili Kepala Kantor Wilayah, dan didampingi oleh Tim Harmonisasi I. Dalam sambutannya, Kepala Divisi menyampaikan apresiasi atas sinergitas dan kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah melalui proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
Pada kesempatan tersebut, Apri Listiyanto juga menyampaikan informasi terkait program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes). Ia menjelaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara telah menyampaikan surat melalui Bagian Hukum Pemerintah Daerah agar dapat diteruskan kepada para Kepala Desa atau Sangadi, guna berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan paralegal yang telah dijadwalkan.
Rapat dihadiri oleh Tim Perancang Kantor Wilayah yang dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Hendra Zachawerus. Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hadir secara virtual melalui Zoom Meeting Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alsyafri Kadullah, Kepala Bappelitbangda Rikson Paputungan, Kepala Bagian Hukum Evi Hastuti, serta jajaran terkait.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara atas kerja sama dan sinkronisasi yang terjalin dengan baik dalam pembentukan produk hukum daerah. Sekda menjelaskan bahwa penyusunan RKPD telah melalui tahapan rapat internal di daerah dan saat ini masih dalam proses penetapan. Ke depan, Pemerintah Daerah juga akan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Terkait Posbankumdes, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Bagian Hukum akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemerintah Daerah menyatakan kesiapan untuk mendukung program Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dengan mengirimkan perwakilan guna mengikuti pelatihan paralegal.
Dalam pembahasan teknis, Hendra Zachawerus selaku Ketua Tim Harmonisasi I menyampaikan beberapa catatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027. Di antaranya, masih terdapat kesalahan penulisan dalam Pasal 2 yang perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu, pada bagian lampiran, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan masih menggunakan data kajian lama. Tim harmonisasi menyarankan agar dalam penyempurnaan rancangan, data yang digunakan disesuaikan dengan data kajian terbaru berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025.
Melalui rapat harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang RKPD Tahun 2027 dapat disempurnakan secara substansi dan teknis, sehingga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.
