MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bergerak cepat dalam mengawali tahun 2026 dengan menggelar rapat strategis pembahasan Target Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Rapat yang berlangsung pada Senin (2/2) di Ruang Rapat Harmonisasi ini, bertujuan untuk menyelaraskan fungsi pembinaan hukum demi memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, pertemuan ini dihadiri oleh Koordinator Tim Kerja BPHN beserta seluruh jajaran tim kerja. Fokus utama rapat adalah memastikan bahwa setiap target kinerja bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen nyata untuk memperluas akses keadilan bagi warga.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah optimalisasi program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dalam upaya memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok, Kanwil Kemenkum Sulut berencana menyelenggarakan pelatihan paralegal yang tersebar di tiga zona wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
"Pelatihan paralegal ini adalah langkah strategis kami untuk memperkuat layanan bantuan hukum di daerah. Dengan kehadiran paralegal yang terlatih, masyarakat di desa-desa akan lebih mudah mendapatkan pendampingan hukum awal dalam menyelesaikan permasalahan mereka," ungkap Kadiv PPPH.
Selain bantuan hukum, rapat ini juga membedah target analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda). Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), Kanwil berkomitmen memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir di tingkat kabupaten/kota selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Hal ini sangat penting bagi masyarakat agar tidak ada aturan daerah yang tumpang tindih atau menghambat iklim pembangunan serta pemenuhan hak-hak dasar warga di Sulawesi Utara.
Untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) turut menjadi prioritas. Melalui pengelolaan JDIH yang mutakhir, masyarakat kini dapat mengakses berbagai dokumen dan informasi hukum secara akurat, cepat, dan mudah melalui kanal digital.
Sinergi antar-tim kerja ditekankan agar penyediaan informasi hukum ini dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi publik, sehingga kesadaran hukum masyarakat terus meningkat selaras dengan tuntutan zaman.
Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan untuk membangun kesamaan persepsi dan sinergitas di seluruh tim kerja. Hasil koordinasi ini akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang terukur dan berbasis indikator keberhasilan yang jelas.
