MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), didampingi para Kepala Divisi dan pejabat struktural, mengikuti secara virtual kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan 20 Kementerian dan Lembaga, Rabu (14/5).
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, bersama perwakilan dari 20 kementerian/lembaga, di antaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai kementerian yang membidangi urusan ekonomi, lingkungan, pendidikan, hingga perlindungan pekerja migran.
Dalam sambutannya, Menteri Supratman menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun sistem hukum nasional yang kuat, adil, dan terintegrasi.
“Kerja sama lintas sektor ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan langkah nyata dalam membangun kolaborasi antar-kementerian/lembaga guna menyukseskan visi besar Indonesia Emas 2045, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Supratman.
Ia menambahkan bahwa membangun sistem hukum yang berkeadilan tidak dapat dilakukan secara sektoral.
“Kolaborasi intensif antarsemua kementerian dan lembaga adalah kunci menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui penyelarasan regulasi, penegakan hukum yang berkelanjutan, serta pengembangan layanan digital yang responsif.
Adapun kementerian dan lembaga yang turut menandatangani Nota Kesepahaman ini meliputi: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
