Manado (13/04) - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bagi Pemberi Pelayanan Publik dalam rangka Evaluasi Berjalan (On-Going Evaluation) Tahun 2026. Kegiatan ini melibatkan Bidang Kekayaan Intelektual, Bidang Administrasi Hukum Umum, serta Helpdesk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto. Dalam arahannya disampaikan bahwa FGD ini merupakan bagian dari tahapan pengumpulan data dalam sub kegiatan Evaluasi Berjalan atas penyelenggaraan pelayanan publik periode Januari hingga Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong evaluasi mandiri oleh satuan kerja guna mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret.
Peserta kegiatan terdiri dari unsur pemberi atau pelaksana layanan publik pada masing-masing satuan kerja. Fokus pembahasan meliputi penggalian kendala dalam penyelenggaraan layanan sehari-hari, serta identifikasi tantangan dalam pelaksanaan survei SPAK, SPKP, dan SKM pada periode berjalan.
Pelaksanaan FGD menggunakan Guiding Instrument (instrumen pemandu) yang berisi rangkuman pertanyaan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Dalam sesi diskusi, dilakukan wawancara oleh Elmer Lontoh sebagai penanya, dengan Tim Helpdesk Kanwil sebagai narasumber, berdasarkan poin-poin pertanyaan dalam instrumen kerja tersebut.
Adapun target luaran dari kegiatan ini meliputi tersusunnya instrumen FGD yang terisi secara lengkap, data hasil FGD sebagai bahan utama pengisian Lembar Kertas Kerja Evaluasi Berjalan (LKKEB) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM), serta tersusunnya rekomendasi aksi korektif yang akan ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Kerja.
