MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua dan para Kepala Divisi serta Jajaran ASN Kanwil Kemenkum Sulut mengikuti apel bersama pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Apel yang direlay secara hybrid tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sulut dan Kanwil HAM Sulut dari Aula Dr. Sam Ratulangi Kanwil, Senin (16/6).
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang bertindak sebagai instruktur apel, mengawali arahannya dengan mengingatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi. “Saya mengajak seluruh jajaran, dari tingkat pimpinan hingga pelaksana, untuk menyelesaikan proses transisi ini dengan semangat kolaborasi dan kekeluargaan,” ungkap Agus.
Selain itu, Agus juga menginformasikan mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran. “Efisiensi berarti bekerja lebih cerdas, lebih tepat sasaran, dan lebih bertanggung jawab,” tegas Agus.
Agus juga menyinggung pelayanan publik. “Kita harus meningkatkan dalam memberikan layanan kepada public, mari kita jadikan setiap masukan sebagai peluang untuk memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan.” pesannya.
Di hadapan para peserta apel, Agus juga menyinggung tentang pentingnya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi. “Reformasi birokrasi bukanlah sekadar program rutin, tetapi merupakan roh perubahan dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya
Agus juga mengucapkan selamat bergabung kepada para CPNS di pusat dan daerah di lingkungan. “Pegawai negeri harus siap ditugaskan dimanapun, demi kepentingan pelayanan publik. Tunjukkan semangat pengabdian yang tinggi, bukan hanya semangat bekerja,” ungkapnya.
Mengakhiri arahannya, Agus mengajak seluruh peserta apel untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima. “Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita dapat membawa pelayanan publik di Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi lebih baik, lebih dipercaya, dan lebih berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.
