Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow bersama jajaran mengikuti kegiatan Kick Off Meeting dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan pada Senin (13/04). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam arahannya, Inspektur Wilayah III, Kurniaman Telaumbanua menegaskan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Ia menyampaikan bahwa lemahnya pengendalian dapat memicu terjadinya fraud hingga berdampak pada kegagalan organisasi.
“Pengendalian internal harus berjalan efektif dan tidak hanya menjadi formalitas. SPIP harus mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara nyata,” ujar Kurniaman.
Ia juga menekankan bahwa penyelenggaraan SPIP harus selaras dengan visi dan misi organisasi serta dijabarkan dalam strategi yang terukur. Risiko, baik internal maupun eksternal, perlu diidentifikasi sejak awal agar dapat dimitigasi melalui pengendalian yang tepat.
Lebih lanjut, Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penjamin mutu melalui fungsi pendampingan dan konsultasi. Peningkatan maturitas SPIP juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi budaya kerja yang konsisten di setiap satuan kerja.
Pada sesi materi, Edi Santoso memaparkan proses bisnis penyelenggaraan SPIP yang menekankan pentingnya alur kerja yang terstruktur dan terintegrasi. Setiap kegiatan harus memiliki peta proses yang jelas, disertai identifikasi risiko dan pengendalian pada setiap tahapan.
Selanjutnya, Ujang Hamdani menyampaikan materi terkait pengukuran Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dalam parameter subunsur SPIP. Ia menjelaskan bahwa pengukuran tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengendalian yang harus didukung dengan data dan eviden yang valid.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja dapat meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaksanaan SPIP secara terintegrasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
