BITUNG - Biro Humas, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menggelar pembinaan dan koordinasi hukum, komunikasi publik dan kerja sama di Aula Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/6).
Bekerja sama dengan Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara, Biro Hukerma menyelenggarakan kegiatan ini demi mengakselerasi tugas dan fungsi Biro Hukerma di wilayah dan menyampaikan kebijakan pusat terkait kehumasan, layanan hukum dan kerja sama untuk wilayah.
Ketua Tim Hukum pada Biro Hukerma, Lisa Noviana menyampaikan bahwa kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab mengenai pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kehumasan, layanan hukum hingga layanan kerja sama luar negeri dan dalam negeri.
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara Kurniaman Telambanua, yang memberikan sambutan selamat datang, menyampaikan bahwa peran Kanwil sebagai perpanjangan tangan unit pusat sangat penting dalam memastikan program dan kebijakan pusat terlaksana dengan baik di daerah.
"Kanwil juga berperan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah, termasuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Biro Hukerma," ucap Kakanwil.
Kakanwil Kurniaman Telaumbanua juga mengatakan bahwa pembelajaran pengembangan kompetensi ini penting dalam upaya optimalisasi peran dan fungsi dalam organisasi.
Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Hendriana yang turut hadir dan membuka kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya memberikan layanan publik yang transparan khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan sosialisasi yang tepat dan efektif melalui pemanfaatan media komunikasi yang baik.
"Sajikan layanan publik yang transparan dengan memberikan sosialisasi yang tepat dan efektif melalui pemanfaatan media komunikasi yang baik," pesan Yadi. Yadi juga menyoroti peran krusial komunikasi publik yang efektif dan transformasi digital dalam mendukung program-program pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat (public trust).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun dan dua orang peserta masing-masing dari sepuluh Kantor Wilayah yang ada di Wilayah Kerja Badiklat Hukum Sulut serta dihadiri secara virtual oleh para Kepala Kantor Wilayah di wilayah kerja Badiklat Hukum Sulut.
