MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Apri Listyanto, memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan terpusat dari Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulut, Rabu (6/8).
Dalam sambutannya, Kadiv P3H Apri Listyanto menekankan pentingnya peran strategis JDIH dalam mendukung transparansi dan kepastian hukum di daerah. “Kami berharap seluruh anggota JDIH di wilayah Sulawesi Utara dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Selain itu, kami dorong agar pengelolaan dilakukan secara mandiri dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Rahma Fitri, selaku Analis Hukum Pertama. Ia menjelaskan bahwa kegiatan monev ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja anggota JDIHN secara menyeluruh.
"Monitoring dan evaluasi ini bertujuan memastikan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh anggota JDIHN di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Utara, berjalan sesuai standar nasional. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, serta mendorong sinergi kelembagaan melalui evaluasi aspek organisasi, SDM, sarana prasarana, dan integrasi sistem informasi hukum," jelas Rahma sembari melakukan demonstrasi pengisian e-reporting JDIH.
Menutup kegiatan, sesi diskusi interaktif digelar sebagai wadah tanya jawab dan penyampaian masukan dari para anggota JDIH, khususnya yang berasal dari daerah. Sesi ini dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta usulan demi perbaikan tata kelola JDIH ke depan.
