Minahasa Selatan (18/06) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kurniaman Telaumbanua melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menjadi narasumber dalam kegiatan penyebarluasan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Selatan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Publik.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Publik dibuka oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu dan dihadiri oleh Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Damkar, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PU, Dinas Perkim, dan beberapa perangkat Daerah lainnya.
Bupati Minsel dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya ke depan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang senantiasa berkomitmen dalam upaya mencegah dan menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Salah satu bentuk perhatian akan hal ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kegiatan FGD dan Uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa Selatan.
Selanjutnya, beberapa perwakilan dari Perangkat Daerah terkait, menyampaikan tentang kondisi saat ini yang nyata terjadi bahwa saat terjadi bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dinilai masih belum siap baik dalam hal sarana dan prasarana untuk tanggap darurat dan juga penanganan pasca bencana terjadi. Berdasarkan hal itu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa Selatan ini sangat penting dilakukan karena sejatinya Peraturan Daerah saat ini sudah tidak sesuai dengan kondisi di Daerah, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian kembali.
Selanjutnya, dalam pembahasan tersebut Perancang Ahli Madya Kevin Karwur menyampaikan bahwa hal terpenting dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu unsur masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan berupa uang dan/atau barang bagi korban bencana.
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Uji Publik ini ditutup dengan adanya beberapa penyesuaian kembali pada beberapa pasal serta tahap finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat segera diundangkan dan diterapkan bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan.
