Manado (26/2) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kemenkum Sulut) Kurniaman Telaumbanua, didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raymond Takasenseran, serta pegawai pada Bidang Kekayaan Intelektual, mengikuti Webinar Indikasi Geografis secara virtual dari ruang rapat Kakanwil.
Webinar yang mengangkat tema "Sinergi Kebijakan, Inovasi, dan Kearifan Lokal dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Indikasi Geografis untuk Pemberdayaan Ekonomi Daerah" ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan Indikasi Geografis sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi daerah.
Acara diawali dengan sambutan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam mengoptimalkan pemanfaatan indikasi geografis sebagai instrumen strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat global dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.
"saya berharap diskusi yang kita lakukan dapat memberikan wawasan baru serta mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih erat antara seluruh pemangku kepentingan, dengan kerjasama yang baik kita dapat menciptakan ekosistem intelektual yang kuat yang mampu menopang pengembangan produk indigeo sebagai pilar ekonomi daerah yang berdaya saing," jelas Razilu.
Webinar ini menghadirkan empat narasumber dengan berbagai perspektif terkait Indikasi Geografis. Narasumber pertama adalah Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar yang mengangkat tema "Mengoptimalkan Perlindungan dan Pengakuan Hukum atas Indikasi Geografis". Narasumber kedua, Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dari Kementerian Kebudayaan Yayuk Sri Budi Rahayu, menyampaikan tema "Optimalisasi Peranan Kebudayaan dalam Pemanfaatan Indikasi Geografis".
Narasumber ketiga, Wakil Ketua Masyarakat Perlindungan Kopi Arabika Gayo Khalid yang menyampaikan materi terkait "Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo". Narasumber keempat, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dari Kementerian Dalam Negeri Budi Arwan, membawakan materi bertema "Sinergi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Indikasi Geografis melalui Koordinasi, Pemberdayaan, dan Kebijakan Lokal".
