MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut) bersama para Kepala Divisi dan Analis Hukum Kanwil menghadiri Peluncuran Legal Policy Hub secara virtual dari Ruang Kerja Kakanwil pada Senin (15/9).
Legal Policy Hub merupakan Inisiasi LAN RI dan BSK Kemenkum yang merupakan wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelarasan agenda kebijakan, penyelarasan program lintas sektor dan sebagai media pertukaran informasi.
Program ini turut mendukung asta cita kemandirian dan swasembada pangan serta hilirisasi dan industrialisasi pangan.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya mengatakan dalam praktik penyusunan kebijakan, masih terdapat fragmentasi regulasi, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta belum optimalnya sinergi antara pusat dan daerah. Dalam konteks inilah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dalam bentuk Legal Policy Hub hadir sebagai wadah strategis sekaligus menjadi simpul untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Saya berharap, mudah-mudahan (melalui) kerja sama lintas kementerian, karena jujur selama ini yang membuat kita masih stuck untuk maju, salah satunya adalah ego sektoral. Kementerian Hukum seperti yang saya sampaikan, bahwa kita punya tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, dan juga melakukan harmonisasi semua kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi yang akan disusun,” kata Supratman.
Mengingat peran sentral Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan, yang pada esensinya merupakan bagian dari kebijakan publik, maka diperlukan adanya mekanisme yang mampu menyatukan dan mengintegrasikan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor guna mendukung pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan dalam bentuk Policy Brief untuk mempercepat modernisasi sektor pangan, memperluas ekspor, memperkuat UMKM pangan, sekaligus memperkokoh ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Acara ini diikuti lebih dari 100 peserta dari 50 kementerian/lembaga/pemerintah daerah, asosiasi pangan, akademisi, praktisi, serta organisasi masyarakat sipil, baik secara luring maupun daring. Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih integratif.
Narasumber giat ini terdiri dari Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang membahas mengenai dukungan BRIN dalam Riset, Inovasi, dan Pengembangan Kebijakan Pangan di Indonesia.
Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Andriko Noto Susanto, membahas Penguatan Spirit Kemandirian Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi dalam persperktif Badang Pangan Nasional.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady memaparkan Legal Policy Hub sebagai Jembatan Inovasi Industri Pengolahan Pangan.
