MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H), Apri Listiyanto mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur secara hybrid, Selasa (21/10).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto dalam sambutannya yang menegaskan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas hukum dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui sinergi antar lembaga hukum di pusat dan daerah.
Marciana Dominika Jone (Analis Hukum Ahli Utama BPHN) mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam arahannya menekankan pentingnya evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial.
"Negara melalui perangkat hukumnya, tidak boleh diam. Ketika hak-hak perempuan dan anak dilanggar melalui tindak kekerasan, maka hukum harus dapat menjadi jalan keluar dan solusi, serta meyediakan mekanisme pemulihan yang efektif dan berkeadilan. Semangat inilah yang menjadi dasar mengapa evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dievaluasi," terang Marciana.
Kegiatan ini diisi dengan paparan hasil analisis oleh Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Widya Oesman, yang menyampaikan hasil temuan awal terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum perlindungan perempuan dan anak, termasuk kendala koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta perlunya pembaruan norma hukum agar lebih progresif dan berpihak kepada korban.
Narasumber pada kegiatan ini, yakni Amira Paripurna (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga) dan Damang Anubowo (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya) memberikan pandangan mendalam terkait persoalan substansi hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Keduanya menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat sipil dalam memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan, serta mendorong peraturan yang menitikberatkan pada keadilan restoratif.
Sebagai penutup, BPHN menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta yang telah memberikan pandangan dan rekomendasi konstruktif. Ditekankan bahwa hasil diskusi ini akan dijadikan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan hukum nasional yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban.
