Tutuyan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono bersama jajaran melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diterima oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hendra Tangel, yang bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Jumat (06/02).'
Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulut menyampaikan berbagai program dan layanan Kementerian Hukum yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Ruang lingkup pembahasan meliputi pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah, serta penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai upaya menghadirkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kakanwil Kemenkum Sulut menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas, perlindungan hukum terhadap potensi kekayaan intelektual daerah, serta peningkatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
“Melalui audiensi ini, kami berharap terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan kepastian dan keadilan hukum,” tegas Hendrik Pagiling.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin. Ia berharap sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan kepastian hukum.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
