BITUNG (04/08) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, melalui tim perancang peraturan perundang-undangan, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah daerah. Pada hari Senin, 4 Agustus, tim ini menghadiri rapat lanjutan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bitung tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya, kehadiran perancang Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang diwakili oleh Perancang PUU Ahli Madya Raywaya Lasut dan Kevin Karwur, beserta dengan tim bertujuan untuk memberikan masukan dan pendampingan teknis dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Wali Kota Bitung tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan memastikan agar peraturan yang disusun selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan dari Bapenda Kota Bitung, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung, dan seluruh OPD yang memiliki kaitan langsung dengan pajak dan retribusi daerah. Masing-masing OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan pandangannya, terutama terkait mekanisme teknis pemungutan pajak dan retribusi di sektor mereka masing-masing. Diskusi berjalan intensif, membahas secara detail setiap pasal, mulai dari objek pajak, subjek pajak, hingga sanksi administratif yang akan diberlakukan.
z
Kepala Bapenda Kota Bitung, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara. “Pendampingan ini sangat membantu kami, terutama dalam memahami implikasi hukum dari setiap kebijakan yang akan kami ambil,” katanya. “Dengan Ranperwal ini, kami berharap tata kelola pendapatan daerah di Kota Bitung menjadi lebih transparan, akuntabel, dan pada akhirnya mampu meningkatkan PAD demi pembangunan kota.”
Penyusunan Ranperwal ini diharapkan bisa segera rampung dan ditetapkan. Setelah disahkan, peraturan ini akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Pemerintah Kota Bitung untuk menjalankan fungsinya dalam mengelola pajak dan retribusi daerah secara lebih terstruktur dan efisien.
