MANADO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkum Sulut) melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Veiby Koloay didampingi oleh para Penyuluh Hukum melakukan koordinasi mengenai Peacemaker Justice Award dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Pemerintah Kota Manado, Selasa (4/3).
Tim Kanwil diterima oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Julises Oehlers di Ruang Asisten I Pemerintah Dan Kesra Kota Manado. Dalam kesempatan tersebut, Kadiv P3H menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Manado, khususnya melalui Bagian Hukum dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum.
"Saat ini di seluruh Indonesia sudah dibuka Seleksi Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025 bagi para kepala desa/lurah yang telah aktif dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Melalui PJA, para kepala desa/lurah akan mendapatkan pendidikan sekaligus saling berkompetisi kemampuan penyelesaian sengketa," terang Kadiv P3H.
Kadiv P3H meminta dukungan Pemerintah Kota Manado agar mendorong para lurah di Kota Manado untuk mendaftarkan diri dalam PJA Tahun 2025.
Lebih lanjut Kepala Divisi PPPH menyampaikan bahwa pada tanggal 18-20 Februari 2025 sudah dilaksanakan Pelatihan Paralegal Serentak di seluruh Indonesia, sudah 98 paralegal dari Sulawesi Utara mengikutinya, 14 diantaranya warga kota Manado.
"Selanjutnya mereka akan melakukan aktivitas Keparalegalan di Desa/Kelurahan masing-masing. Untuk itu dimohon juga agar di setiap Kelurahan di Kota Manado dapat dibentuk Pos Bantuan Hukum yang menjadi wadah bagi Paralegal untuk membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Bersamaan dengan itu, Kelompok Keluarga Sadar Hukum juga dibentuk menjadi motivator bagi seluruh masyarakat untuk menjadi sadar hukum," sambung Kadiv P3H.
Asisten I mengapresiasi program dari Kanwil Kemenkum Sulut yang sudah mendukung peningkatan kesadaran hukum di Kota Manado. Asisten I dan Bagian Hukum selanjutnya akan menyampaikan kepada para Lurah, dan akan melakukan sosialisasi terkait program itu pada hari Jumat, 7 Maret 2025 agar seluruh lurah di Manado dapat memahami dan mempersiapkan diri bahkan ikut mendaftar diri dalam Peacemaker Justice Award, Pos Bantuan Hukum.
