MANADO – Jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Entry Meeting pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, Jumat (6/2).
Dalam arahannya, Menko Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa tahun 2025 adalah tahun administrasi yang sangat menantang. Ia menginstruksikan seluruh jajaran di bawah koordinasinya untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan.
"Tahun 2025 adalah tahun transisi dan administrasi yang signifikan. Hasil audit harus segera diselesaikan dan anggaran yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Jalin komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa," tegas Menko Yusril.
Fokus utama dalam pemeriksaan BPK adalah penyajian laporan keuangan yang akurat demi mempertahankan tradisi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan langkah strategis yang ditekankan dalam pemeriksaan BPK nantinya, yang meliputi: penyelesaian audit tepat waktu, memastikan dokumen pendukung terkait penggunaan anggaran tahun 2025 tersedia lengkap untuk mempermudah tim BPK, komunikasi dua arah dan Transparansi Masa Transisi: Menjelaskan secara detail penyesuaian anggaran yang terjadi akibat perubahan struktur kementerian agar tetap sesuai dengan koridor hukum.
