Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, Ketua Wilayah INI Sulawesi Utara, Karel Butarbutar beserta jajaran mengikuti Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI, Senin (06/10).
Kegiatan nasional ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola administrasi hukum umum dan memastikan keakuratan data Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat Korporasi) sebagai upaya mendukung transparansi korporasi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta pendanaan terorisme (TPPT).
Kegiatan yang dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Notaris dari seluruh Indonesia ini dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, serta menampilkan sejumlah agenda penting, diantaranya penandatanganan perjanjian kerja sama antar instansi, peluncuran Verifikasi Pemilik Manfaat (BO Gateway), dan keynote speech dari Menteri Hukum RI.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Kementerian Hukum akan terus berusaha memperkuat upaya transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi badan hukum. Melalui pengembangan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, serta mendorong peningkatan kepatuhan badan usaha sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kalau benar-benar dimanfaatkan, hasilnya akan sangat besar. Karena itu, kami mendorong agar seluruh badan usaha ikut aktif memanfaatkan sistem digital yang sudah tersedia. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya membangun transparansi dan meningkatkan reputasi bangsa,” ujar Andi.
Selain itu, forum ini turut menghadirkan narasumber dari PPATK, STRANAS PK, Kementerian ESDM, serta PT Pertamina (Persero) yang membahas strategi dan tantangan peningkatan akurasi data pemilik manfaat dalam mendukung tata kelola korporasi yang transparan.
Dengan adanya forum ini, diharapkan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan sektor swasta semakin kuat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang transparan serta berintegritas, sejalan dengan semangat transformasi kelembagaan dan reformasi birokrasi Kementerian Hukum RI.
