Manado — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono beserta jajaran menghadiri Rapat Persiapan Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan oleh Presiden Republik Indonesia, Senin (23/02).
Dalam arahannya Staf Khusus Menteri Hukum, Yadi Hendriana menekankan kesiapan teknis menjelang peluncuran nasional Posbankum yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Yadi mengingatkan bahwa target entri data layanan yang sebelumnya ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, seluruh jajaran diminta segera melakukan konsolidasi data secara menyeluruh sebelum pengunggahan ke aplikasi.
“Ini bukan sekadar upload data. Konsolidasi data itu sangat penting. Tim IT harus memastikan data yang masuk valid dan rapi, karena akan langsung diakses oleh Bapak Presiden,” tegas Yadi.
Yadi menyampaikan bahwa ada beberapa provinsi menunjukkan progres baik, namun ada pula wilayah yang capaian layanannya masih rendah, bahkan terdapat daerah dengan total layanan nol. Ia meminta pengecekan hingga tingkat kabupaten/kota agar tidak ada wilayah yang tertinggal menjelang launching nasional.
Adapun layanan yang wajib terinput meliputi advokasi, rujukan advokat, restorative justice, serta konsultasi dan informasi hukum. Selain itu, Yadi juga menekankan pentingnya persiapan video launching berdurasi sekitar tiga menit yang menampilkan praktik layanan nyata sebagai bukti konkret implementasi di lapangan.
“Ini bukan kegiatan seremonial. Ini adalah komitmen nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usehin menegaskan pentingnya transformasi dan percepatan pelaksanaan program bantuan hukum di seluruh provinsi. Min menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang belum mencapai target, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, pendampingan, serta optimalisasi sumber daya di masing-masing daerah.
Fokus layanan diarahkan pada dua bentuk utama, yakni layanan informasi dan konsultasi hukum serta layanan bantuan hukum atau advokasi gratis bagi masyarakat. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses hukum secara optimal.
Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan secara serentak di setiap provinsi, termasuk pendataan dan penguatan implementasi di tingkat wilayah. Wilayah dengan cakupan geografis luas menjadi perhatian khusus agar distribusi dan penggerakan layanan berjalan efektif.
Dengan pembentukan Posbankum yang hampir mencapai 100 persen secara nasional, seluruh jajaran diharapkan memastikan layanan benar-benar berjalan, terdokumentasi secara optimal, serta dilaporkan secara tertib sebagai bentuk akuntabilitas publik dan kesiapan menuju peluncuran resmi posbankum mendatang.
