Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Hendrik Pagiling, menghadiri kegiatan “Inspektur Wilayah I Menyapa” yang diselenggarakan secara virtual oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Kegiatan ini diikuti sebagai bagian dari penguatan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan satuan kerja, Kamis (09/04).
Turut mendampingi Kakanwil dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Denny Porajow, para Ketua Pokja, Koordinator Sekretariat, serta Tim Zona Integritas (ZI) Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara.
Kegiatan dibuka langsung oleh Inspektur Wilayah I, Morina Harahap, yang menekankan pentingnya komitmen seluruh satuan kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi dan penguatan pemahaman terhadap langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas tahun 2026.
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap satuan kerja mampu memenuhi indikator pembangunan ZI secara optimal, sekaligus memperkuat kualitas reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan layanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik Pagiling menegaskan bahwa partisipasi aktif seluruh jajaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi merupakan komitmen nyata kita dalam membangun budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan melayani. Seluruh jajaran harus bergerak bersama, saling menguatkan, dan memastikan setiap area perubahan berjalan secara konsisten,” ujar Hendrik.
Sementara itu, Morina Harahap dalam arahannya menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh konsistensi, kolaborasi, dan keseriusan setiap unit kerja dalam melakukan pembenahan internal secara berkelanjutan.
“Zona Integritas harus dibangun dengan kesungguhan, bukan sekadar administratif. Diperlukan komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh tim, serta pembuktian nyata melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan akuntabilitas kinerja," tegas Morina. I
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat.
