Manado — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, secara resmi membuka Seleksi Daerah Tingkat Provinsi Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, Selasa (15/7).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Veiby Koloay dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raymond Takasenseran serta para dewan juri, yakni Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara, dan Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Veiby Koloay dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Raymond Takasenseran serta para dewan juri, yakni Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara, dan Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 
Kurniaman Telaumbanua yang membuka kegiatan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap peran aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan damai dan keadilan restoratif.
“Peacemaker Justice Award bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi wujud nyata komitmen kita untuk mendorong budaya penyelesaian sengketa secara damai, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui seleksi ini, kami ingin menampilkan figur-figur inspiratif dari Sulawesi Utara yang telah bekerja dalam senyap demi menjaga keharmonisan sosial,” ujar Kurniaman.
Seleksi yang digelar selama satu hari ini merupakan bagian dari tahapan awal dalam rangkaian seleksi nasional Peacemaker Justice Award, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum secara berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional. Para peserta akan melalui proses seleksi ketat berdasarkan kriteria inovasi, efektivitas penyelesaian konflik, dan dampak positif terhadap komunitas.
Dari Provinsi Sulawesi Utara, terdapat sebelas peserta Peacemaker Training yang telah mendapat penilaian dari Dewan Juri, dan selanjutnya akan dilakukan perangkingan PJA se-Indonesia.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang inklusif dan humanis.
