MANADO (28/1) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara berkomitmen melakukan transformasi dalam aspek pelayanan publik dan budaya kerja pada awal tahun 2026. Fokus utama perubahan ini menyasar pada kemudahan akses bantuan hukum bagi warga serta perlindungan karya intelektual masyarakat lokal.
Kepala Kantor Wilayah Hendrik Pagiling menekankan bahwa seluruh jajaran harus menanggalkan ego sektoral demi memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama para Pimti Pratama dan Pejabat Struktural serta Koordinator Bagian/Bidang Kantor Wilayah.
Salah satu terobosan yang menjadi sorotan adalah target pencatatan Hak Cipta di awal tahun ini. Kakanwil mendorong para mahasiswa dan akademisi untuk mendaftarkan skripsi, tesis, hingga disertasi mereka agar memiliki perlindungan hukum yang kuat.
"Kita yakinkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi bahwa perlindungan kekayaan intelektual itu krusial. Selain karya akademis, data kearifan lokal yang belum terdaftar sebagai identitas daerah," ujar Kakanwil dalam rapat penguatan kinerja tersebut.
Bagi masyarakat kurang mampu, Kakanwil juga mengingatkan untuk memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Melalui koordinasi intensif di tingkat provinsi, layanan bantuan hukum kini akan menjangkau zonasi yang lebih luas.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, mendapatkan pendampingan hukum yang setara dan berkualitas.
Selain aspek pelayanan teknis, pembenahan internal juga dibahas untuk kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke kantor Kemenkum. "Area kantor wajib dijaga kebersihan dan kerapihannya sebagai barometer Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta gencar mempublikasikan pelayanan ke masyarakat," terang Kakanwil.
Guna memastikan layanan tetap prima, kebugaran fisik pegawai juga menjadi perhatian Kakanwil. Ia Kembali menggalakkan program olahraga bersama di hari Jumat. "Seluruh capaian kinerja, mulai dari harmonisasi peraturan daerah hingga pengawasan notaris, akan dilaporkan secara transparan melalui buletin capaian awal tahun. Pelayanan bukan hanya soal administrasi, tapi soal bagaimana kehadiran kami dirasakan langsung oleh masyarakat," tutupnya.
