Manado (10/03) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Bitung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah agar rancangan regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi kaidah teknik penyusunan yang baik.
Rapat harmonisasi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya proses harmonisasi guna memastikan setiap perubahan atau pergeseran anggaran tetap berada dalam koridor yuridis serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Melalui proses harmonisasi ini diharapkan rancangan peraturan yang disusun dapat memberikan kepastian hukum, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah,” ujarnya.
Tim Perancang Kantor Wilayah yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari para Perancang Peraturan Perundang-undangan yang tergabung dalam Tim Harmonisasi. Sementara itu, dari Pemerintah Kota Bitung hadir secara daring Sekretaris Daerah Kota Bitung, Rudy Theno, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Forsman Dandel. Turut hadir secara langsung di Kantor Wilayah Kepala Badan Keuangan Kota Bitung, Frangky Sondakh, beserta jajaran terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bitung menyampaikan bahwa penyusunan perubahan penjabaran APBD ini memiliki urgensi untuk melakukan pergeseran anggaran guna memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Langkah ini dilakukan dalam rangka menunjang optimalisasi kinerja serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Bitung.
Selama proses harmonisasi, Tim Perancang memberikan sejumlah catatan penting terhadap substansi rancangan. Di antaranya agar perubahan yang dilakukan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta memastikan teknik penyusunan peraturan telah sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Rapat harmonisasi kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi yang dilakukan secara virtual dan fisik sebagai bentuk kesepakatan atas hasil koreksi dan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan tersebut.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Selanjutnya, Tim Perancang akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap hasil penyesuaian rancangan yang telah disepakati. Tahap berikutnya adalah penerbitan Surat Selesai Harmonisasi yang akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.
Dokumen tersebut nantinya dapat diakses dan diunduh oleh Pemerintah Kota Bitung melalui aplikasi e-Harmonisasi sebagai bagian dari proses administrasi pembentukan peraturan daerah.
