Manado (07/04) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memastikan kesesuaian materi muatan kedua rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menjamin harmonisasi, sinkronisasi, dan konsistensi pengaturan.
Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, didampingi Ketua Tim Harmonisasi IV, Raywaya Lasut, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kegiatan dihadiri secara daring oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rachmat Pontoh, beserta jajaran perangkat daerah pemrakarsa.
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, Tim Harmonisasi memberikan masukan agar substansi pengaturan tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Sementara itu, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, Tim Harmonisasi menekankan pentingnya formulasi pembagian yang proporsional, transparan, dan berkeadilan guna mendukung penguatan kapasitas fiskal desa serta pemberdayaan masyarakat desa, sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Rapat berlangsung secara interaktif dan konstruktif. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima seluruh masukan teknis dan yuridis yang disampaikan oleh Tim Perancang untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Harmonisasi sebagai dasar penyempurnaan kedua rancangan peraturan daerah dimaksud.
