Manado (26/02) - Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Gubernur Sulawesi Utara, secara resmi mengukuhkan Hendrik Pagiling sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara dalam sebuah upacara pengukuhan yang berlangsung khidmat di Graha Gubernuran Bumi Beringin.
Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang baru dikukuhkan. Berkat inovasi dan dedikasi tersebut, Hendrik Pagiling mendapat kehormatan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum termuda di seluruh Indonesia pada usia 42 tahun. Hal ini dinilai sebagai sebuah kebanggaan, tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai. Selamat melaksanakan tugas dan bergabung bersama kami semua yang ada di sini,” ujar Gubernur di awal sambutannya.
Gubernur juga menyoroti kehadiran Pos Bantuan Hukum yang saat ini tengah dirancang untuk hadir di 1.839 desa dan kelurahan di Sulawesi Utara, yang masih dalam tahap persiapan dan pelantikan. Program ini diharapkan mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat.
Pos Bantuan Hukum dinilai akan sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan, sehingga tidak harus melalui proses hukum yang panjang dan menakutkan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat awal, maka akan dilanjutkan melalui mekanisme yang berjenjang dan bertingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita berharap Pos Bantuan Hukum yang dirancang oleh Kementerian Hukum ini dapat semakin menghadirkan rasa keadilan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” tambah Gubernur.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara yang baru dikukuhkan menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, serta mendukung program prioritas pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang pelayanan dan penegakan hukum.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Utara, serta instansi terkait.
Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.
