MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menunjukkan taringnya di tingkat nasional. Melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), jajaran Kanwil Sulut mengikuti Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan BSK Hukum Tahun 2026 secara virtual via Zoom Meeting, Selasa (10/2).
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penyamaan visi mengenai maksud dan tujuan kebijakan tahun 2026. Menurutnya, sosialisasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan di tingkat wilayah memiliki kualitas yang aplikatif dan berdampak luas.
Momen membanggakan terjadi saat sesi penganugerahan capaian kinerja BSK Tahun 2025. Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara berhasil meraih penghargaan bergengsi, yaitu: Terbaik Kedua pada kategori Penyelenggaraan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) di Wilayah.
Sekretaris BSK memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi satuan kerja di wilayah, khususnya bagi mereka yang berhasil menjaga konsistensi kinerja di tengah dinamika organisasi.
Selain prosesi penghargaan, sosialisasi ini membedah sejumlah agenda strategis tahun 2026, di antaranya: Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Menitikberatkan pada pembentukan wadah komunikasi wilayah dan penguatan kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, Diskusi Strategi Kebijakan (DSK): Standarisasi tahap persiapan melalui SK Tim Kerja, kerangka acuan kerja (TOR), hingga mekanisme pelaporan yang terintegrasi,Penyusunan Analisis Kebijakan: Penetapan metodologi penentuan objek kajian dan standar luaran (output) naskah kebijakan yang berkualitas serta Evaluasi Pelayanan Publik: Penguatan instrumen survei melalui Juklak dan Juknis terkait Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Seluruh rangkaian kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala BSK Hukum. Dalam arahannya, ia berpesan agar pedoman teknis yang telah disusun menjadi acuan formal bagi seluruh analis kebijakan di tingkat wilayah dalam menjamin validitas data dan profesionalitas kerja.
Prestasi yang diraih Kanwil Kemenkumham Sulut ini menjadi motivasi tambahan bagi seluruh jajaran untuk terus mengoptimalkan instrumen evaluasi pelayanan publik dan naskah kebijakan di Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2026.
