MANADO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling menggelar rapat koordinasi khusus yang menghimpun seluruh pejabat struktural dan koordinator pada Kanwil Kemenkum Sulut, pada Senin (9/2). Pertemuan ini bertujuan untuk membedah hambatan serta mempercepat target kinerja di berbagai lini layanan publik.
Dalam arahannya, Kakanwil menyoroti empat sektor utama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya: Pos Bantuan Hukum (Posbankum): Memastikan akses keadilan bagi warga kurang mampu melalui percepatan operasional di daerah-daerah. Administrasi Hukum Umum (AHU): Peningkatan kualitas layanan perdata dan badan hukum. Kekayaan Intelektual (KI): Perlindungan terhadap karya dan inovasi lokal masyarakat Sulawesi Utara, hingga Perancang Peraturan Perundang-undangan: Penguatan peran dalam harmonisasi produk hukum daerah agar selaras dengan kepentingan publik.
Ada poin menarik yang ditekankan Kakanwil dalam pertemuan tersebut. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan percepatan kinerja tidak bisa dicapai jika komunikasi hanya bersifat instruktif dari atas ke bawah.
"Sinergitas itu harus dua arah, bukan satu arah. Saya butuh masukan dari para koordinator dan pejabat di lapangan agar kebijakan yang kita ambil tepat sasaran. Komunikasi harus terbuka agar kendala teknis bisa segera kita atasi bersama, begitu juga dengan sinergi dengan pihak eksternal" tegas Kakanwil.
