MANADO (30/1) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan Kemenkum dalam memproteksi seluruh potensi daerah melalui payung hukum yang kuat.
Hal tersebut disampaikan Kakanwil saat menerima kunjungan audiensi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Hendra Tangel, dan jajaran di ruang tamu Kakanwil. Turut mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto.
Dalam pertemuan tersebut, Hendrik mendorong Pemerintah Kabupaten Boltim untuk segera menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual (KI). Langkah ini dinilai mendesak guna melindungi aset komunal maupun personal masyarakat Boltim dari klaim pihak tidak bertanggung jawab.
"Seluruh potensi daerah wajib dilindungi. Kami mendorong inisiatif dari Pemerintah Daerah, dan kami di tingkat pusat melalui Kanwil akan terus berkoordinasi untuk memastikan produk hukum tersebut sejalan dengan aturan yang lebih tinggi," ujar Hendrik.
Selain itu, Hendrik menekankan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk produk khas Boltim agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan pengakuan legal yang sah.
Kakanwil juga menyoroti aspek Indeks Reformasi Hukum (IRH). Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pimpinan daerah memiliki bobot poin tertinggi dalam penilaian variabel IRH.
"Kami meminta keterlibatan aktif pimpinan daerah untuk meningkatkan IRH. Dalam proses harmonisasi produk hukum, kami berharap unsur pimpinan minimal hadir sekali setahun. Ini bukan sekadar formalitas, tapi menunjukkan komitmen kuat terhadap kualitas hukum di daerah," jelasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Asisten I Pemkab Boltim, Hendra Tangel, menyambut baik tawaran sinergi tersebut. Kunjungan ini merupakan langkah awal untuk mempererat silaturahmi sekaligus mematangkan draf Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Boltim dan Kanwil Kemenkum Sulut.
"Kami sangat mengapresiasi masukan dari Bapak Kakanwil dan Kadiv PPPH. Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan program-program strategis, terutama terkait perlindungan hukum bagi potensi daerah dan peningkatan IRH, dapat segera diimplementasikan di Boltim," pungkas Hendra.
