JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Kakanwil Kemenkum Sulut), Kurniaman Telaumbanua menghadiri refleksi akhir tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (18/12).
Kakanwil Kemenkum Sulut hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, dan Kepala Bagian Umum, Denny Porajow.
Dalam momentum ini, Kanwil Kemenkum Sulut menyatakan komitmen penuh untuk mengakselerasi capaian nasional di tingkat daerah, khususnya dalam digitalisasi layanan hukum dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun lompatan besar bagi Kementerian Hukum. Salah satu capaian krusial adalah digitalisasi 100% pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berhasil menyelesaikan 12,2 juta permohonan dengan realisasi PNBP mencapai Rp1,12 Triliun, melampaui target yang ditetapkan.
"Layanan hukum kini lebih transparan dan cepat. Kami juga telah mengesahkan 83.020 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai bagian dari program unggulan Presiden Prabowo," ujar Menkum Supratman.
Menanggapi capaian nasional tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulut menegaskan akan membawa semangat transformasi tersebut ke Sulawesi Utara.
Terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus komitmen Kanwil Sulut ke depan:
Akses Keadilan Desa: Mengikuti kesuksesan nasional yang membentuk 71.868 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, Kanwil Sulut akan memastikan ketersediaan pendampingan hukum gratis hingga ke pelosok desa di Sulawesi Utara agar konflik hukum dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi.
Perlindungan Kekayaan Intelektual Lokal: Kanwil Sulut akan gencar mendorong pendaftaran Indikasi Geografis (IndiGeo) untuk produk-produk unggulan daerah Sulawesi Utara, guna memperkuat posisi ekonomi kerakyatan di pasar internasional.
Implementasi Super Apps: Selaras dengan rencana peluncuran Super Apps oleh Kemenkum, Kanwil Sulut siap melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat agar pemanfaatan teknologi hukum digital dapat dirasakan langsung secara efisien dan cepat.
Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, dalam laporannya menekankan bahwa kunci keberhasilan di tahun 2026 adalah penguatan kolaborasi.
"Kesuksesan ditentukan oleh seberapa banyak stakeholder yang kita rangkul melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat," pesannya.
Kanwil Kemenkum Sulut optimis bahwa dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat, kualitas pelayanan publik di bidang hukum akan semakin profesional, berintegritas, dan inklusif.
