Manado (21/04) – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti secara daring kegiatan Policy Talks yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Zoom Meeting, dalam rangka Forum Komunikasi Kebijakan.
Kegiatan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan dalam Siklus Kebijakan Publik” sebagai bagian dari inisiatif strategis BSK di wilayah untuk mendorong peningkatan kompetensi teknis dan profesionalisme Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, khususnya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat praktik penyusunan kebijakan berbasis bukti, sekaligus menghadirkan ruang diskusi yang terbuka, konstruktif, serta mendorong pertukaran pengalaman dan penguatan jejaring kerja sama antar pemangku kepentingan.
Materi utama disampaikan oleh Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Widhi Novianto, yang memaparkan konsep dasar analisis kebijakan, siklus kebijakan publik, serta peran strategis analis kebijakan dalam setiap tahapan proses kebijakan.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dan dinamis, ditandai dengan tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Forum ini juga menghadirkan kolaborasi antara Tim BSK Kantor Wilayah, akademisi, serta praktisi kebijakan dari pemerintah daerah, sehingga tercipta ruang sinergi dalam membahas berbagai tantangan implementasi kebijakan di lapangan.
Sebagai penutup, ditegaskan pentingnya membangun jejaring komunikasi antar Analis Kebijakan lintas wilayah melalui Community of Practice. Hal ini diharapkan menjadi sarana knowledge sharing yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kebijakan, baik di lingkungan Kementerian Hukum maupun pemerintah daerah secara kolektif.
