Optimalkan Penilaian IRH 2026, Kemenkum Sulut Pertajam Penguasaan Fitur Aplikasi Terbaru

MANADO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara bergerak cepat dalam mempersiapkan pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2026. Melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), Kanwil Sulut mengikuti rapat koordinasi persiapan aplikasi dan inventarisasi fitur yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional IRH dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kamis (12/2).


Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Harmonisasi ini bertujuan untuk menyinkronkan data teknis dan memahami pembaruan sistem aplikasi guna memastikan proses penilaian di daerah berjalan transparan dan akuntabel.


Dalam kesempatan tersebut, Tim Sekretariat Wilayah (TSW) Sulawesi Utara memaparkan kondisi terkini di Bumi Nyiur Melambai. Saat ini, progres IRH berada pada tahap koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pembentukan Tim Asesor dan Tim Kerja. Langkah ini menjadi krusial sebelum memulai tahap penilaian mandiri.


Selain memaparkan progres, jajaran TSW se-Indonesia juga menyampaikan berbagai kendala lapangan kepada BPHN. Isu utama yang diangkat meliputi kebutuhan sinkronisasi data teknis serta perlunya penguatan pemahaman bagi aparatur di daerah terhadap variabel penilaian yang ada di dalam aplikasi IRH.


Merespons masukan dari wilayah, Tim Sekretariat Nasional (TSN) memberikan penjelasan komprehensif mengenai sejumlah perubahan teknis pada aplikasi IRH tahun ini. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penambahan fitur sanggah, yang dihadirkan untuk menjamin transparansi dalam proses penilaian.


Selain itu, kapasitas unggah dokumen pendukung juga ditingkatkan hingga maksimal 100MB. Penambahan kapasitas ini bertujuan memudahkan pemerintah daerah dalam melampirkan data dukung yang lebih lengkap dan komprehensif tanpa terkendala batasan ukuran file.


Rapat diakhiri dengan pemberian arahan teknis mendalam mengenai mekanisme penggunaan fitur-fitur terbaru. Dengan penguasaan sistem yang lebih baik, Kanwil Kemenkum Sulut berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil rapat ini sebagai dasar pendampingan kepada Pemerintah Daerah.