Jakarta - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia bidang Undang-undang dan Reformasi Institusi, Dato’ Sri Azalina Othman Said, Kamis (8/5/2025).

Kedua menteri negara tetangga ini membahas sejumlah topik hukum di negara masing-masing hingga pembangunan hukum di kawasan ASEAN, salah satunya mengenai arbitrase dan mediasi komersial internasional. Supratman mengatakan Indonesia berencana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengakomodir perkembangan terkini.

“Kami antusias untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kerangka hukum nasional Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, baik dalam aspek substansi maupun praktis, termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing,” ujar Supratman dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Menteri Hukum itu.

Pemerintah Indonesia, lanjut Supratman, mendukung Malaysia untuk membawa topik arbitrase ke ASEAN Law Forum (ALF) 2025 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. ALF ini sekaligus menjadi momen penandatanganan pernyataan bersama seluruh menteri bidang hukum negara-negara ASEAN mengenai pembangunan arbitrase dan media komersial internasional.

“Kami secara prinsip mendukung konsep dan cakupan Pernyataan Bersama yang digagas Malaysia di ALF 2025, khususnya topik-topik yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Hukum Indonesia,” katanya.

Selain arbitrase, kedua menteri juga membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Posisi geografis Indonesia-Malaysia yang bertetangga menyebabkan interaksi yang sangat tinggi antara warga kedua negara. Kementerian Hukum mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 6.339 permohonan layanan apostille warga Indonesia yang akan digunakan di Malaysia.

Supratman menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Konvensi Apostille sangat menolong dalam penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik, termasuk yang akan digunakan warga Indonesia di Malaysia seperti yang disebutkan sebelumnya.

“Kami mendorong Malaysia untuk bergabung dalam Konvensi Apostille mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan negara tetangga di mana warga negaranya sering melakukan interaksi, baik untuk urusan pribadi maupun bisnis,” tutur menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Sementara itu, Dato’ Sri Azalina Othman Said berharap hubungan bilateral Indonesia-Malaysia di bidang hukum dapat berkembang semakin baik ke depannya. Kunjungan Azalina dan delegasi Malaysia ke Indonesia merupakan bagian dari misi bilateral untuk menguatkan kolaborasi hukum dan menelusuri kepentingan bersama di bidang hukum dan reformasi institusi negara-negara ASEAN.

Manado (09/05) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi secara daring terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Koordinator Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kemenkum Sulut Hendra Zachawerus yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe Johanis Pilat, Asisten Administrasi Umum Vebe Bawole serta jajaran Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Jalannya rapat disampaikan bahwa perbup ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan perubahan kebijakan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus pada bidang kesehatan dan perlindungan perempuan dan anak, Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian, adanya pendapatan yang bersumber dari Dana Hibah Rehabilitasi Rekonstruki Bencana Alam yang belanjanya belum tertata dalam APBD Tahun Anggaran 2025 serta adanya kekurangan pada rincian objek belanja gaji dan tunjangan pada beberapa organisasi perangkat daerah maka dirasa sangat penting untuk segera dilakukan pergeseran anggaran.

Selanjutnya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya selaku ketua tim Raywaya Lasut menyampaikan bahwa perwal ini sudah sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat harmonisasi ditutup oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Veiby Sinta Koloay.

Manado(8/5) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Kurniaman Telaumbanua yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Denny Porajow dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Hendra Zachawerus hadir dalam Silaturahmi Persatuan Insan Kolintang Nasional (PINKAN) bersama Gubernur Sulawesi Utara.

Silaturahmi ini diselenggarakan dalam rangka merayakan kolintang yang resmi diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb).

Ketua Dewan Pembina PINKAN Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio menyampaikan bahwa PINKAN selama kurang lebih 10 tahun telahberjuang agar Kolintang dapat pengakuan internasional dan sekarang perjuangan tersebut telah berhasil. "Saat ini Kolintang telah berhasil menjadi kebanggaan Indonesia dimata dunia," jelasnya.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Lumbaa dalam sambutannya menyampaikan bahwa ini adalah saatnya Sulawesi Utara untuk bangkit mempertahankan dan melestarikan budaya-budaya yang ada.

"Mari bersama-sama kita lestarikan budaya Sulawesi Utara dan kami akan mensosialisasikan ini terus menerus kepada anak-anak khususnya di Sulawesi Utara agar budaya kita tetap terjaga," jelas Yulius.

Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 3 (tiga) rancangan Peraturan Daerah Kotam Bitung, yaitu Ranperda Kota Bitung tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan TA 2025, Ranperda Kota Bitung tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Ranperda Kota Bitung tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kamis (08/05).

Bertempat di Ruang Rapat Harmonisasi, rapat dibuka dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Veiby Sinta Koloay secara virtual yang turut didampingi Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, adapun rapat dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Bitung dan jajaran.

Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara. Adapun surat selesai harmonisasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah akan dikeluarkan setelah rancangan perbaikan hasil rapat diupload kembali pada aplikasi e-harmonisasi.

Manado (08/05) - Bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rapat dihadiri oleh Pemerintah Kota Tomohon Sekretaris Bapelitbangda Jeri A. Pangerapan, Kabid Sosbud Joris Polii serta jajaran Bapelitbangda dan Bagian Hukum Setda Kota Tomohon, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Veiby S. Koloay secara virtual. Selanjutnya, sekretaris Bapelitbangda menyampaikan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan atas dasar perubahan kebijakan arah pembangunan mengikuti arah pembangunan Pemerintah Pusat pasca pelantikan Kepala Daerah yang baru, juga untuk menampung usulan-usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rapat dilanjutkan penyampaian hasil harmonisasi oleh Ketua Tim, Arther H. Moniung. Dalam penyampaian hasil harmonisasi tersebut, Ketua Tim menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan teknik penulisan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara. Adapun, Surat Selesai Harmonisasi akan segera dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara.